Bahkan, beberapa K/L terkesan tidak memiliki program kerja yang berjalan efektif.

Di sisi lain, proses politik di Senayan tetap berjalan seiring disepakatinya sejumlah pagu indikatif K/L dalam pembahasan awal RAPBN 2027 oleh DPR RI.

Sebagai contoh, Komisi VIII DPR RI dilaporkan telah merestui pagu indikatif sekaligus menampung berkas usulan dana tambahan dari mitra strategis mereka, seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara itu, pihak Kementerian Keuangan juga telah mematok pagu indikatif tahun anggaran 2027 internal mereka sendiri sebesar Rp49,8 triliun.

Anggaran tersebut diproyeksikan untuk menopang fungsi utama tata kelola perbendaharaan dan pengelolaan fiskal negara.

>>> Ladang Surya di Minnesota Buktikan Panel Surya Bisa Pulihkan Habitat Serangga

Kendati demikian, kritik dari lembaga riset seperti CELIOS ini menjadi alarm penting bahwa simplifikasi anggaran demi program populis berisiko mengorbankan sektor pelayanan publik mendasar lainnya.