Fenomena gelombang kementerian dan lembaga (K/L) yang mengajukan usulan tambahan anggaran dalam pembahasan RAPBN 2027 tengah menjadi sorotan.

Situasi ini dinilai bukan sekadar kebutuhan teknis operasional, melainkan imbas dari kekeliruan mendasar pada desain awal perencanaan APBN.

>>> Kain Emas Hilang 2.000 Tahun Kembali, Persaingan Menghidupkan Kembali Bahan Tertua Industri

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengungkapkan bahwa penyusunan pagu anggaran sejak awal lebih banyak disetir oleh kepentingan program prioritas presiden.

Akibatnya, alokasi dana untuk kebutuhan dasar masing-masing kementerian menjadi terpinggirkan.

"Sejak awal, pembuatan pagu APBN tidak berdasarkan pada kebutuhan masing-masing K/L melainkan kebutuhan program prioritas presiden.

Program prioritas presiden menjadi patokan K/L lainnya membuat anggaran," tutur Nailul Huda kepada Redaksi, Minggu (21/6).

Program MBG Menyedot Ruang Fiskal

Nailul Huda menjelaskan, salah satu contoh nyata dari pola perencanaan ini adalah penempatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai jangkar utama anggaran.

Karena pendanaan proyek strategis tersebut dikunci di awal, ruang fiskal bagi instansi lain otomatis menjadi sangat terbatas.

"Program MBG ditetapkan terlebih dahulu, baru anggaran K/L disusun. Anggaran dan program tiap K/L akhirnya dipaksakan masuk ke agenda Presiden," tambah Nailul.

Dampak domino dari pemaksaan agenda tunggal ini baru terasa ketika K/L dituntut menjalankan fungsi pelayanan publik secara ideal pada tahun berjalan.

>>> Transmart Full Day Sale: Diskon Elektronik hingga 50+20 Persen

Kekurangan dana di tengah jalan memaksa mereka mengajukan dana tambahan ke parlemen.

Lebih jauh, Nailul menyayangkan ketimpangan ini karena membuat beberapa instansi kehilangan ruang gerak dalam mengeksekusi mandat sektoral secara optimal.