Gelombang kementerian dan lembaga (K/L) mengajukan tambahan anggaran dalam pembahasan RAPBN 2027 menjadi sorotan tajam.

Situasi ini dinilai bukan sekadar masalah teknis, melainkan akibat kekeliruan desain awal perencanaan APBN.

>>> 5.000 Orang Ramaikan Jalan Sehat Sarungan di Kota Tangerang

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa penyusunan pagu anggaran sejak awal lebih disetir oleh program prioritas pemerintah pusat.

Akibatnya, alokasi dana untuk kebutuhan dasar masing-masing kementerian terpinggirkan.

"Sejak awal, pembuatan pagu APBN tidak berdasarkan pada kebutuhan masing-masing K/L melainkan kebutuhan program prioritas presiden," ujar Nailul Huda kepada Redaksi, Minggu (21/6).

Program MBG Menyedot Ruang Fiskal

Nailul menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi jangkar utama anggaran. Karena pendanaan proyek strategis itu dikunci di awal, ruang fiskal bagi instansi lain menjadi sangat terbatas.

"Program MBG ditetapkan terlebih dahulu, baru anggaran K/L disusun. Anggaran dan program tiap K/L akhirnya dipaksakan masuk ke agenda Presiden," tambah Nailul.

Dampak dari pemaksaan agenda tunggal ini baru terasa ketika K/L dituntut menjalankan fungsi pelayanan publik secara ideal.

>>> Menbud Fadli Zon Kunjungi Rumah Kelahiran Bung Hatta di Bukittinggi

Kekurangan dana di tengah jalan memaksa mereka mengajukan tambahan ke parlemen.

Nailul menyayangkan ketimpangan ini karena membuat beberapa instansi kehilangan ruang gerak dalam mengeksekusi mandat sektoral. Bahkan, beberapa K/L terkesan tidak memiliki program kerja yang berjalan efektif.

Di sisi lain, proses politik di Senayan tetap berjalan.

Komisi VIII DPR RI telah merestui pagu indikatif dan menampung usulan dana tambahan dari mitra strategis, seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan BNPB.

Kementerian Keuangan juga mematok pagu indikatif tahun anggaran 2027 internal sebesar Rp49,8 triliun. Anggaran itu untuk menopang fungsi tata kelola perbendaharaan dan pengelolaan fiskal negara.

>>> CIMB Niaga Genjot Transaksi Digital Gen Z Lewat Aplikasi OCTO

Kritik dari CELIOS menjadi alarm penting bahwa simplifikasi anggaran demi program populis berisiko mengorbankan sektor pelayanan publik mendasar lainnya.