Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, mengunjungi rumah kelahiran Bung Hatta di Bukittinggi, Sumatra Barat, pada Minggu (16/5/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk menggali kembali pemikiran Mohammad Hatta mengenai ekonomi kerakyatan.

>>> CIMB Niaga Genjot Transaksi Digital Gen Z Lewat Aplikasi OCTO

Fadli Zon menilai Bung Hatta merupakan sosok berintegritas tinggi, disiplin, dan jujur.

Ia juga dikenal sebagai salah satu pemikir besar bangsa serta perumus Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33.

"Karena itu, saya menganggap Bung Hatta sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan.

Ekonomi yang tercantum dalam konstitusi kita adalah ekonomi kerakyatan yang saat ini juga dilaksanakan oleh Presiden Prabowo melalui kebijakan seperti koperasi dan Danantara," kata Fadli Zon dalam keterangan resminya.

Menurutnya, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

Sumber daya alam juga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

>>> Lenovo ThinkTab X11: Tablet Tangguh dengan Baterai Lepas Pasang

Fadli Zon menambahkan, langkah pemerintah menutup kebocoran ekonomi, seperti menghindari praktik under invoicing dan transfer pricing, merupakan bagian dari implementasi amanat konstitusi.

Sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalis maupun liberal, melainkan ekonomi kerakyatan dengan peran negara dan koperasi sebagai pilar utama.

"Itulah salah satu buah pemikiran Bung Hatta yang dituangkan ke dalam konstitusi kita. Konstitusi kita bukan hanya konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi," ujar Menbud.

Selain meninjau rumah bersejarah tersebut, Menteri Kebudayaan mendorong kajian lebih mendalam mengenai kehidupan Bung Hatta berdasarkan sumber valid.

Hasil kajian akan menjadi dasar pengembangan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta agar lebih menarik dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang.

>>> China Ingin Shenzhou-23 Cetak Rekor Penerbangan Luar Angkasa Manusia Baru

Kunjungan ini turut dihadiri Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, budayawan Taufiq Ismail, serta sejumlah pejabat Kementerian Kebudayaan dan tokoh daerah.