Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat meminta masyarakat dan korporasi saling berkolaborasi berbagi air untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

Jumhur menegaskan, melalui tata kelola air yang inklusif, perusahaan bisa tetap berjalan sembari menjaga kelestarian lingkungan dan memberdayakan masyarakat sekitar.

>>> TVRI Pastikan Peroleh Hak Siar FIFA Sesuai Mekanisme yang Berlaku

"Kita melihat mitigasi bencana kebakaran lahan, kolaborasi antara korporasi dengan masyarakat, dan hari ini kita melihat juga bagaimana yang pertama tadi, yaitu water sharing dengan masyarakat, supaya memastikan gambut-gambut atau lahan gambut ini mendapatkan aliran air tidak hanya pada kawasan konsesi, tetapi juga pada kawasan masyarakat," ujar Jumhur dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Ia menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembagian sistem air dan pemantauan emisi berbasis sains di area operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Jumat (19/6).

Menurutnya, langkah berbagi air atau water sharing menjadi bukti nyata komitmen KLH/BPLH menjaga hidrologi gambut nasional sekaligus menekan emisi gas rumah kaca (GRK).

Menteri Jumhur juga mengemukakan, kunci utama pencegahan karhutla jangka panjang adalah integrasi pengelolaan air yang adil dan tidak hanya fokus pada area konsesi korporasi, tetapi juga menyentuh lahan milik masyarakat di sekitarnya.

Pengelolaan Air dan Pemantauan Emisi

Dalam peninjauan tersebut, sistem pengelolaan tata air gambut dilakukan melalui pembagian zona berdasarkan keseragaman elevasi lahan.

Infrastruktur hidrologi seperti pembangunan dan pemeliharaan sekat kanal serta pemantauan tinggi muka air terus disempurnakan untuk menjaga kondisi gambut tetap basah, sehingga risiko karhutla dapat ditekan seminimal mungkin.