Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Penandatanganan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Jumat (25/11/2024).

>>> SPPG di Jateng Wajib Serap Telur dan Daging Ayam Peternak Lokal

Tito menyatakan SKB ini bertujuan mempermudah rakyat mendapatkan dan membangun rumah, serta membantu pengembang menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga lebih murah.

SKB tersebut memperkuat landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mendukung program penyediaan rumah bagi MBR. Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Sejak awal pemerintahan, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan Kementerian PU telah menyiapkan kebijakan untuk menekan harga rumah, termasuk pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Melalui SKB ini, pemerintah memperluas cakupan MBR dengan mengubah klasifikasi wilayah dari dua menjadi empat zona. Penyesuaian ini bertujuan menyesuaikan kriteria penerima manfaat dengan kondisi ekonomi daerah.

>>> Indonesia dan Korea Selatan Dorong Digitalisasi UMKM Lewat Smart Factory

Tito mencontohkan, untuk zona 1, batas penghasilan bagi yang belum menikah naik dari Rp7 juta menjadi Rp8,5 juta, dan yang sudah menikah dari Rp8 juta menjadi Rp10 juta.

Sementara untuk zona 4 yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, batas penghasilan MBR yang belum menikah ditetapkan Rp12 juta dan yang sudah menikah Rp14 juta.

Dari sisi fiskal, pembangunan rumah baru berpotensi meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi kawasan hunian bernilai ekonomi.

>>> Kuasa Hukum: Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam Kondisi Sehat

Acara penandatanganan dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta para gubernur, bupati, dan wali kota secara virtual.