Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan hampir 50.000 warga telah kembali ke rumah mereka di Lebanon selatan.

Namun, lebih dari 106.000 orang masih bertahan di tempat penampungan kolektif di berbagai wilayah negara tersebut.

>>> Swiss Hancurkan Bosnia 4-1 di Piala Dunia 2026

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, Kamis (18/6), menyampaikan data dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

Hampir 50.000 orang kini telah kembali ke Provinsi Nabatieh dan Lebanon Selatan.

"Namun, lebih dari 106.000 orang masih berada di lokasi-lokasi penampungan kolektif di seluruh negeri, sementara banyak lainnya mencari perlindungan di tempat lain," kata Dujarric kepada wartawan.

Ia menjelaskan bahwa mitra kemanusiaan memperingatkan kondisi keamanan yang belum stabil. Kerusakan yang meluas dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar masih menjadi hambatan utama bagi warga untuk kembali.

Pelanggaran dan Insiden di Lapangan

Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) mencatat 143 lintasan proyektil pada Kamis. Sebanyak 19 di antaranya dikaitkan dengan pasukan Israel, sementara sisanya berasal dari kelompok Hizbullah.

Sehari sebelumnya, UNIFIL mencatat 364 lintasan proyektil, dengan 330 dari pasukan Israel dan 34 dari Hizbullah.

>>> UMY Pertahankan Peringkat 13 Global Bidang Ilmu Politik Versi ScholarGPS

UNIFIL juga melaporkan 38 pelanggaran wilayah udara Lebanon pada Rabu, meskipun tidak ada pelanggaran pada Kamis.

Menurut Dujarric, pasukan penjaga perdamaian terus mengamati aktivitas darat yang luas oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di seluruh wilayah operasi.

Ia menyinggung insiden pada Rabu ketika konvoi UNIFIL dihambat oleh dua tank Israel di utara Kota Tyre.

"Selama insiden tersebut, salah satu tank mengarahkan senjatanya ke kendaraan UNIFIL," katanya.

Personel Israel memberi isyarat kepada konvoi untuk berhenti, sehingga patroli terpaksa berbalik arah sebelum akhirnya diizinkan menggunakan rute alternatif.

Dujarric menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian UNIFIL harus memiliki kebebasan bergerak tanpa hambatan di seluruh wilayah operasinya sesuai mandat Dewan Keamanan PBB.

>>> Pelaku Usaha Digital Butuh Dukungan Konkret Pemerintah

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani secara elektronik "Memorandum Saling Pengertian Islamabad" yang menghentikan operasi militer di seluruh front konflik, termasuk di Lebanon.