Gangguan pasokan minyak dan gas melalui Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah memicu kerentanan struktural pada sektor energi di Asia Tenggara.

Kawasan ini menghadapi risiko pasokan dan kenaikan biaya yang masif di tengah pertumbuhan kebutuhan energi akibat ketergantungan impor dari Timur Tengah.

>>> Kemenkeu RI Jajaki Kerja Sama Pembiayaan di Tiongkok

Hal tersebut diungkap dalam laporan Southeast Asia Energy Outlook 2026 oleh International Energy Agency (IEA) pada Selasa, 16 Juni 2026.

IEA menilai pemerintah di Asia Tenggara sudah berupaya memperkuat ketahanan energi, namun memerlukan langkah lebih berani serta kerja sama regional yang kuat.

Laporan tersebut mengulas dinamika energi di 11 negara ASEAN sekaligus memproyeksikan arah sektor ini hingga beberapa dekade mendatang.

Isu ketahanan energi kini menjadi prioritas utama kebijakan dan strategi investasi masa depan akibat krisis dari konflik Timur Tengah.

Data IEA menunjukkan sebanyak 60 persen impor minyak mentah Asia Tenggara berasal dari Timur Tengah, termasuk separuh produk minyak olahan yang dikonsumsi di kawasan.

Penghentian pengiriman energi melalui Selat Hormuz berdampak luas, memicu kelangkaan bahan baku petrokimia, produk kimia, hingga liquefied petroleum gas (LPG) rumah tangga.

Pemerintah di kawasan saat ini menerapkan langkah darurat jangka pendek berupa pembatasan konsumsi energi, seperti imbauan bekerja dari rumah dan penggunaan transportasi umum.

Namun, langkah jangka pendek dinilai tidak cukup mengatasi masalah mendasar mengingat tagihan impor energi kawasan diproyeksikan menembus 160 miliar dollar AS tahun ini.

Angka ini diperkirakan terus membengkak hingga mencapai 400 miliar dollar AS atau setara 5 persen dari total perekonomian kawasan pada pertengahan abad jika tanpa perubahan kebijakan.