Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan peluncuran nasional sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital pada rentang Oktober hingga November 2026.

Target tersebut ditetapkan setelah rapat koordinasi pemerintah di Jakarta pada Rabu (17/6/2026).

>>> Blokade AS Tekan Pendapatan Minyak Iran hingga Puluhan Triliun Rupiah

Platform terintegrasi ini dibangun berdasarkan Digital Public Infrastructure (DPI) dan diklaim sebagai pelopor digitalisasi perlindungan sosial di dalam negeri.

Inovasi tersebut memungkinkan warga negara mendaftar bantuan sosial secara mandiri, memverifikasi kelayakan penerimaan, serta mengajukan sanggahan jika terjadi ketidaksesuaian data.

Saat ini, evaluasi dan penyempurnaan basis data tengah dipercepat melalui proyek percontohan di 42 kabupaten/kota dan satu provinsi.

Hampir 370 ribu penduduk telah mengakses layanan tersebut untuk registrasi maupun penyampaian sanggahan administrasi.

"Nanti pada Oktober-November Presiden launching secara nasional 514 kabupaten," ujar Luhut.

Proses pendataan awal di seluruh daerah percontohan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026.

>>> Rounak Chouhan Lolos ke Babak Utama Macau Open 2026

Rampungnya tahapan pendaftaran dan integrasi informasi diharapkan dapat menyajikan landasan kebijakan strategis yang lebih presisi.

"Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini," kata Luhut.

Pemanfaatan data kependudukan ini tidak terbatas pada distribusi bantuan sosial.

Eksekusi program akan diperluas secara bertahap untuk mendukung pemutakhiran berbagai program prioritas lainnya.

Infrastruktur yang dirancang oleh talenta muda dalam negeri ini terus dikalibrasi untuk merespons tantangan teknis di lapangan.

>>> Pendaftaran KIP Kuliah 2026 Jalur Mandiri Dibuka 15 Juni

Sistem tersebut dipersiapkan sebagai tonggak utama modernisasi tata kelola administrasi negara yang terpusat dan akuntabel.