Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendesak agar kebijakan fiskal dalam APBN 2027 mampu menjaga kekuatan ekonomi domestik.

Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi kelompok kelas menengah yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

>>> BEI Hentikan Perdagangan Efek pada 16 Juni 2026

Menurut Misbakhun, tekanan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan kelompok berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai melanda kalangan kelas menengah.

Banyak keluarga kelas menengah menghadapi situasi sulit dengan pengeluaran yang bertambah, cicilan yang tetap berjalan, dan biaya pendidikan yang naik.

"Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah.

Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya," kata Misbakhun di Jakarta pada Jumat (12/6/2026).

Orientasi Pertumbuhan Ekonomi 2027

Misbakhun menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 2027 harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Kebijakan tersebut juga harus memperkuat dunia usaha dan mempertahankan daya beli publik.

Kelompok kelas menengah memegang peran strategis dalam menggerakkan perekonomian saat mereka memiliki kepercayaan untuk berbelanja, membeli properti, atau berinvestasi.

>>> IHSG Anjlok 30%, Valuasi Murah Bisa Jadi Peluang Investor

Sebaliknya, penundaan keputusan ekonomi oleh kelompok ini akan langsung memukul sektor usaha dan pasar tenaga kerja.

"Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak," ujar Misbakhun.

Pemerintah dan DPR sebelumnya telah menyepakati target rasio pendapatan negara pada kisaran 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB.

Kesepakatan ini tercapai dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Misbakhun mengingatkan agar perluasan basis penerimaan negara dan reformasi fiskal tidak menambah beban masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak.

>>> Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Divonis 30 Tahun Penjara

"Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan," pungkasnya.