Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa dalam dua pekan terakhir, jumlah penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mencatatkan kenaikan yang signifikan.

"Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita," ujar Prasetyo.

Dalam upaya efisiensi, BGN membuka peluang memanfaatkan fasilitas eksisting seperti kantin sekolah untuk dijadikan dapur program atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di daerah 3T.

Langkah ini diambil guna memperluas jangkauan tanpa harus selalu membangun infrastruktur baru.

>>> Pemerintah Tanggapi Ultimatum BEM SI soal Reformasi Jilid II

Pemerintah juga menyiapkan alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti dana CSR BUMN dan hibah dari negara lain atau yayasan.

"Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini.

Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Perusahaan yang beroperasi di daerah terpencil juga didorong menggunakan program tanggung jawab sosial mereka guna menekan ketergantungan penuh pada anggaran negara.

"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN.

Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN," ujar Nanik.

Nanik menambahkan bahwa karakteristik wilayah 3T berbeda dengan wilayah perkotaan karena jumlah penerima manfaat di beberapa lokasi relatif sedikit, seperti hanya berkisar puluhan hingga ratusan orang.

"Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya.

Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu," ujar Nanik.