>>> Sarapan Mewah 80 Menu Rotasi di The Trans Luxury Hotel Surabaya

Integrasi Sistem dan Masa Transisi

Saat ini, sekitar 1.600 unit akomodasi terindikasi tidak memiliki izin resmi.

Pemerintah akan melakukan pencocokan data antara internal OTA dan sistem Online Single Submission (OSS).

Integrasi API antara data OSS dan platform OTA sedang dikembangkan.

Pelaku usaha diberi waktu satu tahun untuk menyesuaikan data dan legalitas.

Jika sebuah akomodasi tidak terdaftar di OSS, platform OTA tidak boleh menjual unit tersebut.

Rizki menambahkan regulasi mengenai kewajiban kantor sedang digodok bersama Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perdagangan.

Pemerintah merujuk pada KBLI untuk usaha perantara akomodasi sebagai landasan hukum.

Aturan ini berlaku bagi semua entitas yang melakukan transaksi ekonomi di Indonesia.

Persaingan Usaha yang Adil

Platform lokal seperti Traveloka dan Tiket. com selama ini merasa terbebani regulasi dan pajak.

Kompetitor asing seolah melenggang tanpa beban serupa.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga kerap menyuarakan keluhan tentang menjamurnya vila ilegal di Bali.

Hotel resmi membayar pajak dan mengikuti standar keamanan ketat, sementara vila tak berizin menawarkan harga lebih murah.

Dengan aturan baru, pemerintah berharap tercipta arena bermain yang adil bagi semua pelaku industri.

>>> Empat Bintang Manchester United Resmi Hengkang di Musim Panas 2026

Pengawasan transparan diharapkan meningkatkan pendapatan pajak dan memberikan rasa aman bagi wisatawan.