Saat ini, perbankan RI sulit masuk ke ceruk pasar tertentu karena kendala izin dan lisensi yang tersekat-sekat.

Persyaratan Utama Penerapan Universal Banking

Berikut adalah beberapa poin krusial yang diperlukan untuk mendukung sistem universal banking di Indonesia:

  • Regulasi yang komprehensif sebagai landasan operasional bank universal.
  • Kesiapan infrastruktur teknologi dan sistem pendukung di setiap bank.
  • Kekuatan permodalan untuk menanggung risiko yang lebih luas.
  • Sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola berbagai jenis produk keuangan.
  • Integrasi pengawasan satu pintu oleh otoritas terkait agar lebih efisien.

Poin-poin di atas menjadi syarat mutlak agar transisi menuju sistem universal banking berjalan aman dan stabil. Tanpa kesiapan di sektor-sektor tersebut, risiko operasional bank dikhawatirkan akan meningkat.

Langkah Bertahap dan Integrasi Pengawasan

Nixon menyarankan agar prinsip universal banking dibuka secara bertahap oleh pemerintah dan regulator. Tahapan ini harus disesuaikan dengan kematangan infrastruktur serta kemampuan permodalan masing-masing lembaga keuangan.

Selain aspek bisnis, sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diharapkan menjadi lebih terintegrasi.

Hal ini penting agar para bankir tidak merasa kesulitan dalam mengurus perizinan di pintu yang berbeda-beda.

Beberapa hal penting yang disoroti mengenai struktur pengawasan meliputi sistem perizinan yang dibuat satu pintu, struktur OJK yang lebih terintegrasi, dan penerapan aturan yang dibuka secara perlahan sesuai kesiapan setiap bank.

Langkah menuju universal banking diharapkan dapat memperkuat posisi perbankan nasional di kancah internasional.

>>> BSI Permudah Pendaftaran Haji 2026 dengan Solusi Transaksi dan Investasi Emas

Inisiatif ini menjadi salah satu topik hangat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu.