Ketimpangan Antara Pelaku Lokal dan Platform Global

Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menyuarakan perlunya aturan tegas tanpa memandang asal negara perusahaan.

Ia menegaskan setiap platform dari Amerika, China, maupun negara lain wajib tunduk pada hukum perpajakan Indonesia.

>>> Daftar Pemain Termuda di Piala Dunia 2026, Gilberto Mora Paling Banyak Dicari

Selama ini terdapat ketimpangan beban yang mencolok antara pengusaha dalam negeri dan raksasa digital global.

Pelaku usaha lokal harus mematuhi regulasi ketat, membangun infrastruktur fisik, hingga menyediakan lapangan kerja sambil membayar pajak penuh.

Di sisi lain, platform global seringkali hanya berkontribusi lewat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bebannya diteruskan kepada konsumen.

Harris menilai kondisi ini sangat tidak adil bagi rakyat Indonesia yang menjadi sumber keuntungan utama perusahaan tersebut.

Perbandingan beban operasional antara pelaku usaha lokal dan platform global:

  • Pelaku Usaha Lokal: PPh Badan, PPN, dan pajak daerah lainnya; membangun kantor fisik dan jaringan; menyerap banyak tenaga kerja lokal; tunduk penuh pada aturan hukum nasional.
  • Platform Digital Global: Dominan PPN (sering dibebankan ke pengguna); layanan berbasis awan tanpa kantor fisik wajib; penyerapan tenaga kerja lokal sangat terbatas; sering memanfaatkan celah hukum lintas negara.

Indonesia dianggap memiliki posisi tawar yang kuat untuk memaksakan kebijakan ini karena jumlah penggunanya yang masif.

Menciptakan Ekosistem Digital yang Berdaulat

Selain soal uang, kedaulatan digital juga menjadi isu krusial yang harus segera ditangani. Harris Turino menyarankan agar kebijakan lokalisasi data diperkuat demi melindungi kepentingan nasional.

Sejalan dengan itu, Reza Adityan dari Kementerian PPN/Bappenas menyatakan tujuan utama regulasi adalah menciptakan arena bermain yang setara.

Kebijakan digital harus merangkul seluruh ekosistem, mulai dari kreator film hingga rumah produksi lokal.

Reza menambahkan bahwa penempatan data di dalam negeri akan mempermudah pengawasan dan tata kelola industri.

Dengan data yang transparan, pemerintah bisa memastikan setiap rupiah yang dihasilkan di Indonesia juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Diskusi mengenai masa depan industri OTT ini menjadi relevan mengingat ekonomi digital Indonesia diprediksi terus tumbuh.

>>> Cara Membuat Pakan Fermentasi Ayam Kampung Terbaru 2026, Tanpa Ribet dan Hemat

Melalui koordinasi antara DPR, pemerintah, dan akademisi, diharapkan muncul kebijakan yang mengamankan kepentingan ekonomi nasional secara jangka panjang.