Alokasi Dana Rp240 Miliar dari Prabowo Tangani Karhutla Kalbar
Sabtu / 24-10-2026, 02:28 WIB
Pemerintah menyalurkan bantuan dana sebesar Rp240 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat secara bertahap.
Sabtu / 24-10-2026, 02:28 WIB
Pemerintah menyalurkan bantuan dana sebesar Rp240 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat secara bertahap.
Jumat / 23-10-2026, 21:57 WIB
Presiden Prabowo Subianto meminta Mentan Amran Sulaiman untuk memastikan perluasan lahan pangan tidak membuka hutan primer.
Jumat / 23-10-2026, 20:35 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan mengenai klaim Prabowo bahwa ekonomi Indonesia berada di peringkat 7 dunia.
Jumat / 23-10-2026, 04:42 WIB
Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian ESDM mencabut izin usaha pertambangan yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun.
Jumat / 23-10-2026, 02:35 WIB
Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran Rp1,235 triliun untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di tujuh provinsi serta 35 kabupaten kota.
Jumat / 23-10-2026, 01:14 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa filosofi ekonomi Indonesia selama ini tidak berjalan sesuai dengan UUD 1945 dan perlu dikoreksi.
Kamis / 22-10-2026, 17:07 WIB
Presiden Prabowo mencari Dedi Mulyadi saat menyapa para kepala daerah yang hadir di Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2026 di Jakarta.
Kamis / 22-10-2026, 17:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
Kamis / 22-10-2026, 17:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto menanggapi isyarat dari Seskab Teddy Indra Wijaya yang memintanya menyudahi pidato dalam Rakornas TPKAD 2026.
Kamis / 22-10-2026, 12:35 WIB
Presiden Prabowo Subianto memberikan respons keras terhadap usulan perubahan status pasar modal Indonesia yang diajukan oleh lembaga global MSCI.
Kamis / 22-10-2026, 04:35 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah Indonesia tidak gentar menghadapi tekanan internasional terkait rencana perubahan klasifikasi pasar saham.
Kamis / 22-10-2026, 03:35 WIB
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerapan wajib campuran bioetanol E10 dapat dimulai pada 2026 untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.