Korban Dugaan Pelecehan Seksual di Kantor Pos Pagar Alam Dilaporkan Balik, Mahasiswa Soroti Penanganan Kasus
Kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Kantor Pos Pagar Alam memicu perhatian luas dari kalangan mahasiswa dan aktivis kampus. Sorotan muncul setelah korban dalam perkara tersebut dilaporkan balik menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah penanganan perkara, khususnya terkait perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
Mahasiswa Soroti Posisi Korban
Formateur HMI Cabang Pagar Alam, Arento Septiar, menilai perkara ini tidak sekadar persoalan hukum semata. Menurutnya, kasus tersebut juga menyangkut komitmen negara serta institusi dalam memberikan perlindungan kepada korban.
Dalam keterangannya, Arento menyatakan bahwa korban seharusnya memperoleh perlindungan hukum, pendampingan psikologis, serta jaminan rasa aman selama proses penanganan berlangsung.
“Ketika korban yang diduga mengalami pelecehan seksual justru dilaporkan balik, tentu publik berhak mempertanyakan arah penanganan kasus ini. Apakah hukum hadir untuk melindungi korban atau justru menciptakan rasa takut bagi korban lain yang ingin bersuara,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa korban kekerasan seksual kerap berada dalam situasi rentan karena harus menghadapi trauma, tekanan sosial, serta rasa takut terhadap stigma.
Pasal ITE Dinilai Berpotensi Membungkam Korban
Arento menilai penggunaan pasal dalam UU ITE terhadap korban berpotensi menciptakan preseden buruk dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual.
“Jika korban yang berani membuka suara justru terancam dikriminalisasi, maka akan semakin banyak korban yang memilih diam. Ini berbahaya bagi upaya pemberantasan kekerasan seksual,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Hansen Febriansyah, mantan Presiden Mahasiswa KM Universitas Sriwijaya. Ia menegaskan bahwa hukum tidak seharusnya dijadikan alat untuk membungkam korban.
Menurut Hansen, keberanian korban menyampaikan pengalaman yang dialami perlu dihormati dan menjadi dasar bagi percepatan proses penegakan keadilan.
Update Terbaru
Apakah Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (2026) Bakal Lanjut Season 2?
Kamis / 19-11-2026, 11:42 WIB
Polemik status PSI di lingkaran kekuasaan menuai sorotan partai
Kamis / 19-11-2026, 11:42 WIB
Hadirkan Vitaran, Bening's Clinic Beri Solusi Peremajaan Kulit Nyaman
Kamis / 19-11-2026, 11:42 WIB
Fakta Unik James Bond dari Aktor Termuda hingga Rekor Terlama
Kamis / 19-11-2026, 11:42 WIB
Aparat Malaysia Bekuk Pemilik Kapal MT Global Pengangkut Ketamin
Kamis / 19-11-2026, 11:42 WIB
Ramai Petisi Minta Ijazah 580 Anggota DPR Dibuka, KPU Pastikan Semua Lolos Syarat
Kamis / 19-11-2026, 11:40 WIB
Mengulik Desain Produksi 'The Hunger Games: Sunrise on the Reaping': Nuansa 1970-an dan Wajah Gelap Propaganda Panem
Kamis / 19-11-2026, 11:35 WIB
Cara Efektif Mengusir Lalat di Rumah Tanpa Semprotan Serangga
Kamis / 19-11-2026, 11:35 WIB
Info CPNS 2026: Deretan Instansi yang Siap Buka Seleksi dan Kemenkes
Kamis / 19-11-2026, 11:35 WIB
Link Resmi Kemendikdasmen untuk Download Logo Hari Guru 2026
Kamis / 19-11-2026, 11:35 WIB
Porsche dan Bentley Resmi Debut di Pameran Otomotif GAW 2026
Kamis / 19-11-2026, 11:35 WIB
Gelar Moride di Cilacap, Motul Perkuat Edukasi Perawatan Mesin
Kamis / 19-11-2026, 11:28 WIB






