Kematian Ali Khamenei Picu Transisi Kepemimpinan Iran, Ini Skenario yang Mungkin Terjadi
khamenei--
Kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei membuka babak baru dalam sejarah politik Republik Islam. Kepergiannya memicu proses suksesi formal yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik, arah kebijakan luar negeri, hingga kondisi ekonomi yang selama ini tertekan sanksi.
Media pemerintah Iran mengonfirmasi Khamenei tewas dalam serangan militer gabungan Israel dan Amerika Serikat. Kantor berita Fars menyebut, saat serangan terjadi, Khamenei yang berusia 86 tahun berada di ruang kerjanya di kompleks kediamannya.
Warisan Kekuasaan Sejak 1989
Khamenei menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi sejak 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini usai wafat. Ia mengambil alih kepemimpinan ketika Iran masih dalam fase konsolidasi pasca perang Iran-Irak.
Pada awalnya, Khamenei tidak dianggap sebagai kandidat paling kuat. Secara konstitusi saat itu, seorang pemimpin tertinggi harus memiliki kredensial keagamaan tertentu. Namun, beberapa bulan sebelum Khomeini meninggal, konstitusi direvisi sehingga syarat tersebut dilonggarkan menjadi cukup memiliki keahlian dalam fikih Islam serta kemampuan politik dan manajerial.
Selama memimpin, Khamenei memperkuat kewenangan lembaga pemimpin tertinggi atas militer, peradilan, media penyiaran negara, dan keputusan strategis utama sebagaimana diatur dalam Pasal 110. Meski presiden berganti melalui pemilu, kendali tertinggi tetap berada di tangannya.
Ia mendorong konsep “ekonomi perlawanan” untuk memperkuat kemandirian di tengah sanksi Barat. Di sisi lain, pendekatan keamanan yang ketat memicu kritik karena dinilai menghambat reformasi.
Pemerintahannya menghadapi sejumlah ujian, mulai dari gelombang protes 2009 terkait dugaan kecurangan pemilu, demonstrasi hak perempuan pada 2022, hingga gejolak ekonomi nasional pada akhir Desember 2025 yang berkembang menjadi aksi protes luas dengan sebagian massa menyerukan penggulingan sistem.
Euforia dan Realitas Politik
Sejumlah warga Iran di dalam dan luar negeri menyambut kabar kematian Khamenei dengan harapan perubahan. Masoud Ghodrat Abadi, insinyur asal Iran yang kini tinggal di Amerika Serikat, mengatakan momen tersebut bisa menjadi awal babak baru bagi negaranya.
“Khamenei sudah meninggal. Ini hari terbaik dalam hidup saya. Ini hari yang mulia bagi Iran,” ujarnya kepada CNBC.
“Saya percaya kematiannya bisa menandai awal babak baru dalam sejarah bangsa kami ... Dalam jangka panjang, saya berharap momen ini akan menjadi titik transformasi,” lanjutnya.
Meski demikian, para analis mengingatkan bahwa euforia tidak otomatis berarti perubahan sistem. Council on Foreign Relations menilai penghilangan figur Khamenei tidak serta-merta berarti pergantian rezim karena struktur utama kekuasaan tetap berada pada Korps Garda Revolusi Islam.
Tiga Skenario Transisi
Menurut Council on Foreign Relations, terdapat tiga kemungkinan arah transisi: kesinambungan rezim, pengambilalihan oleh militer, atau runtuhnya sistem.
Dalam skenario kesinambungan, Iran berpotensi mengalami apa yang disebut sebagai “Khamenei-isme tanpa Khamenei.” Pemimpin baru harus beradaptasi sambil mengelola ekonomi yang tertekan dengan sumber daya terbatas.
Skenario dominasi militer yang lebih kuat pun dinilai tidak otomatis membawa reformasi ekonomi. Tantangan berupa inflasi tinggi dan mata uang yang melemah tetap menjadi hambatan struktural.
Marko Papic, Kepala Strategi Clocktower Group, menyebut masa depan ekonomi Iran sangat bergantung pada sikap pemimpin berikutnya terhadap negosiasi dengan Amerika Serikat.
“Ekonomi Iran segera menjadi tempat parkir kecuali Pemimpin Tertinggi berikutnya lebih bersedia bernegosiasi dengan AS,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika pemimpin baru tetap berhaluan keras dan melanjutkan konfrontasi regional, operasi militer AS akan bersifat menghukum dan Iran bisa kembali ke “Abad Pertengahan.”
Sementara itu, Keith Fitzgerald dari Sea-Change Partners menggambarkan situasi ini sebagai penggantian komponen yang belum tentu mengubah sistem secara keseluruhan.
Oposisi di Pengasingan
Kelompok oposisi Iran di luar negeri dinilai masih terfragmentasi dan belum memiliki kepemimpinan tunggal yang solid. Ali J.S., mantan analis intelijen strategis di NATO Joint Warfare Center, menilai menghadirkan figur politik dari luar negeri memiliki keterbatasan legitimasi di dalam negeri.
Spektrum oposisi mencakup kelompok monarki yang berafiliasi dengan Reza Pahlavi, aktivis republik dan sekuler-demokrat di Eropa serta Amerika Utara, kelompok Kurdi di perbatasan barat Iran, hingga organisasi People’s Mojahedin Organization of Iran (MEK). Namun, dukungan domestik terhadap kelompok-kelompok tersebut dinilai terbatas.
Transisi kepemimpinan ini menjadi yang kedua sejak Revolusi Islam 1979. Meski bersejarah, arah akhir perubahan politik dan ekonomi Iran masih dipenuhi ketidakpastian.
