Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai tahap pertama tahun 2026 sejak Februari. Penyaluran ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat.

Distribusi bantuan dilakukan secara bertahap ke seluruh wilayah setelah melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data dalam basis data nasional. Pemerintah menekankan pentingnya ketepatan data agar bantuan diterima oleh keluarga yang memenuhi kriteria.

Penyaluran PKH dan BPNT Tahap Awal 2026

in1

PKH dan BPNT disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang berstatus aktif berdasarkan hasil validasi pemerintah daerah. Pencairan tidak dilakukan serentak, melainkan menyesuaikan kesiapan administrasi serta mekanisme penyaluran di masing-masing wilayah.

Pemerintah memastikan proses ini diawasi agar bantuan tidak salah sasaran dan dapat diterima tepat waktu oleh masyarakat yang berhak.

Rincian Bantuan Program Keluarga Harapan

PKH disalurkan setiap tiga bulan dengan besaran berbeda sesuai komponen dalam keluarga penerima. Bantuan ini difokuskan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

  • Ibu hamil atau nifas menerima Rp750.000 per tahap.
  • Anak usia 0 hingga 6 tahun menerima Rp750.000 per tahap.
  • Anak SD atau sederajat menerima Rp225.000 per tahap.
  • Anak SMP atau sederajat menerima Rp375.000 per tahap.
  • Anak SMA atau sederajat menerima Rp500.000 per tahap.
  • Lansia usia 60 tahun ke atas menerima Rp600.000 per tahap.
  • Penyandang disabilitas berat menerima Rp600.000 per tahap.
  • Korban pelanggaran HAM berat menerima Rp2.700.000 per tahap.

Dalam satu Kartu Keluarga, bantuan PKH dibatasi pada jumlah komponen tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Bantuan BPNT atau Program Sembako

Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan BPNT untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Nilai bantuan ditetapkan sebesar Rp200.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat.