Tudingan Dinilai Sarat Kepentingan Pribadi

Kuasa hukum menilai tuduhan tidak menafkahi anak sebagai narasi yang dibangun untuk menarik simpati publik. Ia menyebut kemunculan pihak tertentu ke ruang publik tidak sepenuhnya berangkat dari kepentingan anak.

Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada keras dan menyebut adanya upaya memanfaatkan popularitas Ressa demi perhatian publik. Pihak Ressa menilai langkah tersebut justru memperkeruh persoalan.

Karena itu, kuasa hukum mempersilakan langkah hukum ditempuh apabila memang terdapat kelalaian yang dapat dibuktikan secara sah.

Ancaman Fakta Terbuka dan Potensi Hak Asuh

Kuasa hukum juga memberi sinyal bahwa ada sejumlah fakta yang selama ini ditahan demi menjaga privasi anak. Ia menyebut alasan perpisahan rumah tangga tidak sesederhana yang disampaikan ke publik.

Bahkan, jika persoalan tersebut dibuka melalui jalur hukum, ia menyatakan terdapat kemungkinan hak asuh anak justru beralih kepada Ressa. Pernyataan itu didasarkan pada dugaan tindakan yang dinilai tidak pantas dan diklaim dapat dibuktikan.

Ia menegaskan Ressa dibesarkan dengan nilai tanggung jawab yang kuat oleh keluarganya dan tidak pernah lepas tangan terhadap anak.

Gugatan Perdata Terpisah

Di sisi lain, Ressa diketahui tengah menempuh jalur hukum perdata dalam perkara berbeda. Ia menggugat Denada terkait pengakuan status dan tuntutan nafkah masa lalu.

Dalam gugatan tersebut, Ressa menuntut ganti rugi senilai Rp7 miliar serta kejelasan administrasi kependudukan, termasuk perubahan data dalam Kartu Keluarga Denada.

Pihak kuasa hukum menegaskan seluruh tudingan dan bantahan akan dibuktikan pada waktu serta forum yang tepat sesuai mekanisme hukum yang berlaku.