PBB Terancam Krisis Keuangan karena Banyak Negara Menunggak Iuran
PBB--
Perserikatan Bangsa-Bangsa menghadapi ancaman serius di bidang keuangan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa organisasi internasional tersebut berpotensi kehabisan dana operasional pada pertengahan 2026.
Peringatan itu disampaikan Guterres melalui surat resmi kepada negara-negara anggota. Dalam surat tersebut, ia menyoroti masalah klasik yang kembali memburuk, yakni keterlambatan hingga kegagalan sejumlah negara membayar iuran keanggotaan.
Tunggakan Iuran Picu Alarm Keuangan
Guterres menegaskan, krisis ini bukan disebabkan pembengkakan anggaran, melainkan minimnya kepatuhan negara anggota dalam memenuhi kewajiban finansial mereka.
Ia menyatakan bahwa PBB dihadapkan pada dua pilihan sulit. Negara anggota harus membayar iuran secara penuh dan tepat waktu, atau aturan keuangan organisasi perlu dirombak secara mendasar untuk mencegah kegagalan sistemik.
Dalam suratnya, Guterres menilai arah keuangan PBB saat ini tidak berkelanjutan dan membuat organisasi sangat rentan terhadap guncangan struktural.
Anggaran Dipangkas, Rekrutmen Dibekukan
Dampak dari krisis kas ini mulai terasa di internal PBB. Sejumlah langkah penghematan telah diterapkan, termasuk pembekuan perekrutan pegawai serta pemangkasan anggaran di berbagai unit operasional.
Menurut laporan keuangan, meski lebih dari 150 negara telah memenuhi kewajiban mereka, PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan mencapai 1,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp26 triliun.
Angka tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan total tunggakan pada 2024, menandakan tekanan keuangan yang semakin berat.
Ancaman terhadap Program 2026
Guterres memperingatkan bahwa tanpa perbaikan signifikan dalam arus pembayaran iuran, PBB tidak akan mampu menjalankan program reguler 2026 yang telah disepakati negara anggota.
Ia menekankan bahwa berdasarkan tren historis, kas anggaran reguler PBB bisa habis pada Juli 2026. Kondisi ini berisiko melumpuhkan berbagai agenda dan misi organisasi dunia tersebut.
Dalam suratnya, Guterres secara terbuka menyampaikan kekhawatiran bahwa realitas keuangan saat ini tidak memungkinkan PBB bekerja secara optimal sesuai mandat yang diberikan negara anggota.
Bukan Krisis Pertama
Krisis keuangan bukan hal baru bagi PBB. Situasi serupa pernah terjadi pada 2019 ketika organisasi ini mengalami defisit besar yang berdampak langsung pada pembayaran gaji pegawai.
Saat itu, Guterres menyampaikan surat kepada puluhan ribu staf PBB, menjelaskan kondisi defisit ratusan juta dolar AS. Ia kemudian mengumumkan berbagai langkah penghematan untuk menahan laju pembengkakan defisit.
Pengalaman tersebut kini kembali menjadi pengingat bahwa ketergantungan PBB pada kepatuhan finansial negara anggota masih menjadi titik lemah utama organisasi.
Penutup
Peringatan Guterres menegaskan bahwa stabilitas keuangan PBB sangat bergantung pada komitmen negara anggota. Tanpa pembayaran iuran yang disiplin, organisasi yang menjadi tulang punggung diplomasi global ini berisiko menghadapi krisis operasional serius.
Situasi ini sekaligus menempatkan negara-negara anggota pada tanggung jawab bersama untuk memastikan PBB tetap mampu menjalankan perannya di panggung internasional.
