Jelang RUPS PLN Aturan Masa Jabatan Direksi Menguat Manuver Elite Jadi Perhatian
listrik-pixabay-
PLN dan Sorotan Publik
Dengan terbitnya kebijakan tersebut, perhatian publik otomatis tertuju pada PLN. Masa jabatan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang mendekati lima tahun menjadi salah satu isu yang menyertai agenda RUPS kali ini.
Sejumlah kalangan menilai, konsistensi penerapan aturan ini akan menjadi tolok ukur keseriusan reformasi BUMN yang selama ini digaungkan pemerintah.
Barometer Reformasi BUMN
Pemerintah telah menempatkan reformasi BUMN sebagai agenda strategis nasional, mencakup profesionalisasi manajemen, pembatasan kekuasaan, serta penguatan sistem meritokrasi.
Dalam konteks tersebut, penerapan aturan masa jabatan direksi dipandang sebagai barometer penting, tidak hanya bagi PLN, tetapi juga bagi BUMN lainnya.
Pengamat tata kelola mengingatkan bahwa ketidakkonsistenan dalam menjalankan ketentuan yang telah ditegaskan secara tertulis berpotensi menggerus kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap agenda reformasi.
Dengan demikian, RUPS PLN pekan ini diposisikan bukan sekadar forum korporasi rutin, melainkan ajang pengujian nyata apakah regulasi dijalankan apa adanya atau kembali disikapi melalui praktik-praktik nonformal yang justru ingin diakhiri.
