Jelang RUPS PLN Aturan Masa Jabatan Direksi Menguat Manuver Elite Jadi Perhatian
Rapat Umum Pemegang Saham PT Perusahaan Listrik Negara Persero yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa 27 Januari 2026 dipandang sebagai momentum krusial dalam penguatan tata kelola badan usaha milik negara.
Agenda RUPS PLN kali ini berlangsung bersamaan dengan terbitnya regulasi baru yang mempertegas pembatasan masa jabatan direksi dan dewan komisaris BUMN, sebuah kebijakan yang dinilai akan menguji konsistensi negara dalam menegakkan prinsip Good Corporate Governance.
Aturan Baru Jadi Ujian Tata Kelola
Di internal PLN, suasana menjelang RUPS diwarnai berbagai diskusi terkait dampak aturan tersebut. PLN sebagai BUMN strategis dengan pengelolaan proyek dan anggaran besar menjadi sorotan dalam penerapan kebijakan pembatasan masa jabatan.
Seorang sumber di lingkungan PLN menyampaikan bahwa RUPS kali ini memiliki makna lebih dari sekadar pergantian jabatan. Forum tersebut dipandang sebagai cermin kepatuhan PLN terhadap aturan yang berlaku bagi seluruh BUMN.
Surat Resmi Badan Pengaturan BUMN
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Senin 26 Januari 2026, Badan Pengaturan BUMN telah menerbitkan Surat Nomor S-12/Wk2.BPU/01/2026 tertanggal 13 Januari 2026 yang mengatur masa jabatan direksi dan dewan komisaris perseroan BUMN.
Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa masa jabatan anggota direksi dan dewan komisaris dibatasi paling lama hingga penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak keputusan pengangkatan ditetapkan.
Ketentuan itu berlaku menyeluruh tanpa pengecualian, termasuk bagi pejabat yang saat ini masih menduduki posisi direksi maupun komisaris.
Mekanisme Masa Peralihan
Surat yang ditandatangani Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata juga mengatur skema transisi bagi pejabat yang masa jabatannya telah melewati RUPS Tahunan ke-5, namun belum genap lima tahun.
- Jabatan berakhir pada pelaksanaan RUPS Tahunan terdekat
- Ketentuan bersifat wajib dan mengikat
- Batas akhir implementasi ditetapkan 31 Mei 2026
Aturan ini ditegaskan sebagai bagian dari penerapan prinsip Good Corporate Governance di lingkungan BUMN.
Update Terbaru
Dealer Omoda Jaecoo MAS Fatmawati Resmi Dibuka, Bidik Pasar Jakarta Selatan
Rabu / 18-11-2026, 19:38 WIB
TOP 45 Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 19 November 2026 ada D'ACADEMY 8 Turun Posisi
Rabu / 18-11-2026, 19:37 WIB
TDIC 2026: Toyota dan ITS Libatkan 290 Mahasiswa dari 6 PTN di Jawa Timur
Rabu / 18-11-2026, 19:33 WIB
Intip Lepas E6 EV: SUV Listrik Baru Chery Group yang Siap Tampil di GAW 2026
Rabu / 18-11-2026, 19:29 WIB
Temuan Residu Pestisida Picu Penyitaan Produk Ladaku di Taiwan
Rabu / 18-11-2026, 19:28 WIB
Sidang Etik DKPP Periksa Komisioner KPU Terkait Gibran
Rabu / 18-11-2026, 19:28 WIB
The Duda's Minus One Salurkan Dana Rp15 Miliar untuk Warga Aceh
Rabu / 18-11-2026, 19:28 WIB
Adidas Samba vs Spezial: Panduan Kenali Model dan Karakter Sol
Rabu / 18-11-2026, 19:28 WIB
Honda Stylo Gandeng Individu Sinestesia, Musik Retro Diterjemahkan Jadi Warna Motor
Rabu / 18-11-2026, 19:26 WIB
Hyundai Palisade Hybrid Calligraphy, Si Bongsor yang Nyaman dan Anti Pegal di Perjalanan Jauh
Rabu / 18-11-2026, 19:23 WIB
6 Drama China Mirip When I Meet the Moon, Ada Hidden Love hingga Shine on Me
Rabu / 18-11-2026, 19:23 WIB
Apa Itu Peptide untuk Kulit Bibir? Ini Penjelasan dan Fungsinya
Rabu / 18-11-2026, 19:22 WIB
Faktor Penyebab Baterai Mobil Listrik Kapasitas Besar Lebih Awet
Rabu / 18-11-2026, 19:21 WIB
Hailey Bieber bawa brand Rhode masuk dunia fashion di usia 30
Rabu / 18-11-2026, 19:21 WIB






