Posko Bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat memperkuat koordinasi dengan TNI menyusul bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua. Peristiwa ini menyebabkan puluhan korban, termasuk 23 prajurit Marinir TNI AL yang dilaporkan tertimbun material longsor.

Dalam penanganan di lapangan, pendataan korban dilakukan secara terpisah antara warga sipil dan unsur militer. Pemerintah daerah memusatkan perhatian pada korban masyarakat, sementara penanganan prajurit Marinir sepenuhnya berada di bawah kewenangan TNI.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan bahwa Posko Bencana bertugas mendata 84 warga sipil yang terdampak. Adapun korban dari unsur TNI ditangani langsung oleh institusi terkait, meski proses pencarian tetap dilakukan secara terpadu.

“Pendataan korban TNI berada di wilayah Kodam. Kami fokus pada pencarian warga sipil, namun di lapangan tetap bersinergi,” ujar Herman saat ditemui di posko pengungsian, Senin, 26 Januari 2026.

Ia menegaskan, kerja sama lintas instansi tetap berjalan dalam operasi pencarian dan evakuasi. Namun, data korban dan laporan resmi untuk prajurit Marinir menjadi tanggung jawab TNI.

Pernyataan serupa disampaikan Incident Commander bencana longsor Pasirlangu, Ade Zakir. Menurutnya, posko bencana hanya mencatat korban dari kalangan sipil, sedangkan korban TNI ditangani tim khusus.

“Pendataan dilakukan terpisah. Korban TNI tidak masuk dalam data posko karena sudah ada tim sendiri yang menangani,” kata Ade Zakir di lokasi.

Keberadaan prajurit Marinir yang hilang dalam insiden ini dibenarkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Ia menyebut para prajurit berasal dari Batalyon Infanteri 9 Marinir/Beruang Hitam.

Baca juga: Siapa Istri K.H. Muhammad Hasan, B.A? Ayah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Hasan Meningga Dunia, Bukan Orang Sembarangan?