Baca juga: Panduan Kesiapsiagaan Warga Menghadapi Skenario 7 Hari Tanpa Listrik dan Internet

Penolakan Menunggu Merger

Rencana penerbitan Perpres ojol yang sempat dikaitkan dengan proses merger mendapat sorotan dari kalangan pengemudi. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menilai penundaan tersebut tidak relevan dengan kondisi lapangan.

Menurut Igun, persoalan bisnis korporasi tidak seharusnya menjadi alasan menahan perlindungan bagi jutaan pengemudi yang menggantungkan hidup di sektor transportasi daring.

Ia mengungkapkan, pendapatan pengemudi saat ini berada dalam tekanan berat akibat algoritma aplikasi, tingginya potongan biaya, sistem insentif yang kian sulit, serta kenaikan biaya hidup.

Kondisi tersebut, lanjut Igun, telah memicu berbagai dampak serius, mulai dari kelelahan ekstrem hingga kecelakaan kerja yang menimpa pengemudi di lapangan.

Garda Indonesia mendesak pemerintah segera menerbitkan Perpres ojol dengan substansi utama pengaturan bagi hasil yang dinilai adil, yakni 90 persen untuk pengemudi dan 10 persen untuk perusahaan aplikator.

Igun juga meminta pemerintah tidak hanya mendengar masukan dari perusahaan aplikasi, tetapi lebih memberi ruang pada suara pengemudi yang merasakan langsung dampak kebijakan.

Ia menyerukan agar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turun tangan dan memastikan Perpres ojol segera terbit tanpa penundaan lebih lanjut.