Wacana mengenai kemungkinan terjadinya kondisi darurat selama tujuh hari kembali menjadi sorotan publik usai pernyataan Dharma Pongrekun ramai dibahas di media sosial.

Mantan perwira tinggi Polri tersebut menyinggung skenario ekstrem berupa padamnya listrik dan internet secara menyeluruh yang dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Dalam penjelasannya, Dharma menekankan pentingnya kesiapan warga menghadapi situasi tak terduga dengan memenuhi kebutuhan dasar agar tidak sepenuhnya bergantung pada sistem modern.

Meski isu tersebut menyebar luas, hingga kini pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penetapan status darurat, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sejumlah pengamat menilai, persoalan ini tetap perlu disikapi secara rasional karena gangguan pada infrastruktur vital berpotensi memicu dampak berantai.

Dampak tersebut dapat mencakup terhambatnya akses informasi, terganggunya pasokan air bersih, hingga terhentinya transaksi non-tunai yang selama ini menopang aktivitas masyarakat perkotaan.

Konsep kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat sejatinya bukan hal baru di tingkat internasional.

Beberapa negara Eropa, seperti Belanda dan Jerman, telah lebih dulu menyusun dan membagikan panduan kesiapsiagaan kepada masyarakatnya.

Panduan tersebut umumnya menekankan kemampuan warga untuk bertahan secara mandiri selama 72 jam pertama saat terjadi krisis nasional, mulai dari gangguan energi hingga bencana alam.

Di Indonesia sendiri, panduan resmi kesiapsiagaan darurat bagi masyarakat sipil belum tersosialisasi secara luas.

Baca juga: Kebiasaan Finansial yang Membuat Kelas Menengah Sulit Menyamai Orang Kaya