PDIP Tuding KPK Politisasi Penanganan Kasus Suap Bupati Bekasi
PDI Perjuangan menuding Komisi Pemberantasan Korupsi mempolitisasi penanganan kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Tudingan tersebut muncul setelah KPK memeriksa dua politikus PDIP, Nyumarno dan Ono Surono, sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Politikus PDIP Guntur Romli menyatakan partainya tetap menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Namun, dia menilai terdapat indikasi politisasi dalam penanganan kasus yang menyeret kader PDIP tersebut.
“PDI Perjuangan menghormati proses hukum, tapi kami mencium politisasi kasus ini, sebagaimana telah terjadi kriminalisasi terhadap Sekjen kami Pak Hasto dan kasus lain seperti Ibu Ira oleh KPK,” kata Guntur melalui pesan singkat, Sabtu (17/1/2026).
Menurut Guntur, perkara yang menjerat Ade Kuswara merupakan kasus personal sebagai kepala daerah dan tidak mewakili kepentingan partai. Namun, ia menilai kasus tersebut diarahkan seolah berkaitan dengan institusi PDIP.
Ia menduga politisasi tersebut berkaitan dengan sikap PDIP yang secara terbuka menolak rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan menempatkan diri sebagai kekuatan politik penyeimbang.
“Kasus Ade Kunang adalah kasus pribadi, tapi mau dipolitisasi ke partai, karena PDI Perjuangan kokoh menyatakan sebagai politik penyeimbang dan menolak pilkada via DPRD,” ujar Guntur.
Selain itu, Guntur juga mempertanyakan sikap KPK yang dinilai belum menuntaskan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang menyeret Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali, dalam kasus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Ia menyinggung penyitaan uang dan barang mewah oleh penyidik KPK dalam perkara tersebut, namun belum diikuti dengan penetapan atau penahanan terhadap pihak terkait.
Dalam perkara suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi, KPK sebelumnya menetapkan Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka. Ade merupakan kader PDIP yang terpilih sebagai Bupati Bekasi pada Pilkada 2024.
Selain Ade, KPK juga menetapkan Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, H.M. Kunang, yang merupakan ayah Ade, serta seorang pihak swasta bernama Sarjan sebagai tersangka.
Penyidik KPK memeriksa Nyumarno selaku anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada Rabu lalu. Pemeriksaan dilakukan karena adanya informasi penerimaan uang dari Sarjan terkait sejumlah proyek konstruksi di wilayah tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik masih mendalami aliran dana yang diterima Nyumarno, termasuk tujuan akhir dari pemberian uang tersebut.
Update Terbaru
Chip-to-Chiller, Cara LG Atasi Panas Server AI di Pusat Data
Kamis / 19-11-2026, 21:21 WIB
HP Snapdragon RAM 12 GB Murah: HONOR X9c hingga iQOO Z10
Kamis / 19-11-2026, 21:21 WIB
Huawei Watch D3 Pantau Tekanan Darah 7 Kali Sehari, Ini Cara Kerjanya
Kamis / 19-11-2026, 21:21 WIB
IM3 Platinum Hadirkan Kuota Rollover Plus dan Roaming Gratis
Kamis / 19-11-2026, 21:21 WIB
Samsung dan Apple Kuasai Pasar AS di Tengah Penurunan Pengiriman
Kamis / 19-11-2026, 21:15 WIB
Samsung Siapkan Fitur AI Cuaca Otomatis di One UI 9.5
Kamis / 19-11-2026, 21:14 WIB
Ajang Diesel No Limit 2026 di Bali Pertemukan Ratusan Pencinta Otomotif
Kamis / 19-11-2026, 21:14 WIB
Ksatria Abad Pertengahan Tewas Dua Luka Kepala, Tengkorak Aneh
Kamis / 19-11-2026, 21:08 WIB
Deretan Cushion Waterproof Paling Awet Bebas Luntur Saat Hujan
Kamis / 19-11-2026, 21:07 WIB
Bedak Two Way Cake Terbaik yang Tahan Air dan Tidak Cakey di Cuaca Panas
Kamis / 19-11-2026, 21:07 WIB
Mengenal Manggala Agni Formasi CPNS 2026 dan Tugas Lulusan SMA
Kamis / 19-11-2026, 21:07 WIB
Kisah Henry Buaya Nil Tertua di Dunia Rayakan Usia 125 Tahun di Afrika Selatan
Kamis / 19-11-2026, 21:02 WIB
Daftar Webkam Terbaik 2026 dari EMEET: Pilihan PIXY hingga S600L
Kamis / 19-11-2026, 21:00 WIB
Al Dawsari Berburu Gelar Ketiga, Al-Buraikan Siap Menggagalkan Sejarah
Kamis / 19-11-2026, 20:58 WIB






