Dalam konteks ini, pemerintah justru ingin memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan gizi nasional. Relawan bukan sekadar tenaga bantu, melainkan mitra strategis yang membawa semangat gotong royong ke dalam implementasi kebijakan publik.

Mengapa Klarifikasi Ini Penting?
Penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kekecewaan, kebingungan, bahkan ketidakpercayaan publik terhadap program pemerintah. Oleh karena itu, BGN merasa perlu memberikan penjelasan transparan dan komprehensif agar seluruh pihak—terutama para relawan—memahami posisi dan peran mereka secara tepat.

Selain itu, kebijakan pengangkatan PPPK tetap mengacu pada prinsip meritokrasi, kompetensi, dan kebutuhan organisasi. Tidak ada jalan pintas atau pengangkatan otomatis hanya karena seseorang pernah terlibat dalam program tertentu.

Baca juga: Siapa Agus Saputra? Guru SMK di Jambi Dikeroyok Puluhan Siswa Usai Ucapkan Kata Miskin

Apa Langkah Selanjutnya bagi Relawan SPPG?
Bagi para relawan yang ingin berkarier di sektor publik, BGN menyarankan agar mereka tetap mengikuti seleksi ASN/PPPK secara resmi yang dibuka oleh pemerintah. Tidak ada pengecualian khusus, namun pengalaman sebagai relawan tentu bisa menjadi nilai tambah dalam proses seleksi, terutama jika melamar di bidang gizi, kesehatan, atau pelayanan sosial.

Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan penghargaan non-finansial bagi relawan, seperti sertifikasi, pelatihan kapasitas, dan pengakuan formal atas kontribusi mereka.