Pemerintah Siapkan Dana Rp101 Triliun, Bentuk BUMN Tekstil Baru di Bawah Danantara untuk Selamatkan Industri Nasional
Prabowo-Instagram-
Pemerintah Siapkan Dana Rp101 Triliun, Bentuk BUMN Tekstil Baru di Bawah Danantara untuk Selamatkan Industri Nasional
Pemerintah Indonesia mengumumkan langkah strategis dalam upaya menyelamatkan industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan global. Melalui dana sebesar Rp101 triliun (setara US$6 miliar dengan asumsi kurs Rp16.850 per dolar AS), pemerintah akan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil baru yang dikelola langsung oleh Danantara, lembaga investasi negara yang baru saja diluncurkan.
Langkah ini diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Rabu (14/1/2026). Menurutnya, pembentukan BUMN tekstil tersebut merupakan bagian dari respons cepat terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya revitalisasi sektor manufaktur strategis, khususnya tekstil dan garmen.
“Kita pernah memiliki BUMN tekstil di masa lalu, namun kali ini kita tidak sekadar menghidupkan kembali. Ini adalah BUMN baru, khusus untuk industri tekstil, yang akan dijalankan oleh Danantara,” tegas Airlangga.
Dorongan Langsung dari Presiden Prabowo
Inisiatif besar ini berawal dari keprihatinan Presiden Prabowo terhadap kondisi industri tekstil nasional yang rentan terdampak kebijakan perdagangan global, terutama tarif impor dan persaingan dari negara-negara produsen tekstil lain seperti Vietnam, Bangladesh, hingga Tiongkok. Dalam rapat terbatas yang digelar pada Minggu, 11 Januari 2026, di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Presiden meminta jajaran kabinet menyusun roadmap komprehensif untuk memperkuat daya saing sektor ini.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih dan membahas isu-isu strategis mulai dari penguatan industri nasional, pengembangan teknologi, hingga proyek hilirisasi dan energi.
“Presiden menekankan perlunya revitalisasi rantai pasok tekstil dan garmen, serta pencarian pasar ekspor baru,” ungkap Teddy.
Roadmap 10 Tahun untuk Ekspor dan Rantai Nilai
Airlangga menjelaskan bahwa roadmap yang sedang disusun bertujuan untuk meningkatkan ekspor tekstil Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, sekaligus memperdalam struktur value chain industri tekstil nasional—mulai dari bahan baku, produksi, hingga distribusi dan pemasaran global.
Salah satu peluang besar yang disebutkan adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Uni Eropa–Indonesia (EU-CEPA), yang diproyeksikan mulai berlaku efektif pada 2027. Perjanjian ini diharapkan menjadi pintu gerbang bagi produk tekstil Indonesia untuk menembus pasar Eropa yang bernilai tinggi.
“Bapak Presiden ingin kita memiliki posisi strategis dalam perdagangan global, termasuk memanfaatkan EU-CEPA sebagai akses baru ke pasar Eropa,” tambah Airlangga.
Danantara: Mesin Investasi Baru Pemerintah
Keberadaan Danantara sebagai pengelola dana raksasa ini menjadi sorotan. Lembaga investasi negara ini dirancang untuk menjadi kendaraan strategis pemerintah dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur, industri strategis, dan transformasi ekonomi jangka panjang. Dengan alokasi awal sebesar US$6 miliar untuk sektor tekstil, Danantara diharapkan mampu mengonsolidasikan aset-aset industri, memodernisasi pabrik, serta mendorong inovasi berbasis teknologi hijau dan digital.
Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku tekstil, seperti kapas dan polyester, serta meningkatkan penggunaan bahan baku lokal melalui program hilirisasi.
Tidak Hanya Tekstil: Fokus pada Semikonduktor dan Otomotif
Menariknya, dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan sektor otomotif dan elektronik melalui investasi di bidang teknologi semikonduktor. Ini merupakan langkah visioner untuk membangun fondasi industri chip nasional yang kelak akan mendukung sektor otomotif listrik, perangkat digital, dan elektronik konsumen.
“Kita tidak hanya menyelamatkan industri yang ada, tapi juga membangun industri masa depan,” ujar sumber internal Kementerian Perindustrian yang enggan disebutkan namanya.
