Likuiditas Rp200 Triliun Menguap Sebelum Berdampak: Menkeu Purbaya Ungkap Akar Masalah dan Langkah Koreksi
Purabaya-Instagram-
Likuiditas Rp200 Triliun Menguap Sebelum Berdampak: Menkeu Purbaya Ungkap Akar Masalah dan Langkah Koreksi
Ambisi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penambahan likuiditas senilai Rp200 triliun ternyata tak berjalan sesuai rencana. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dana segar tersebut nyaris tak memberikan efek signifikan terhadap perluasan kredit perbankan maupun pertumbuhan uang primer (base money)—lantaran sebagian besar likuiditas itu justru terserap kembali oleh Bank Indonesia (BI).
Dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (14/1/2026), Purbaya menjelaskan bahwa suntikan likuiditas yang diluncurkan pada 12 September 2025 seharusnya mampu mendorong pertumbuhan base money hingga 13%. Dengan angka tersebut, ia memproyeksikan kredit perbankan di akhir tahun bisa tumbuh dalam kisaran dua digit—sebuah capaian penting untuk menopang pemulihan ekonomi pasca tekanan global.
Namun, realita berkata lain. “Harusnya kredit di akhir tahun tumbuh double digit juga. Tapi karena mungkin ada miskomunikasi, atau sinyal yang saya berikan tidak diikuti secara optimal,” ungkap Purbaya dengan nada reflektif.
Penyerapan Likuiditas oleh BI: Akar Ketidakefektifan Kebijakan
Menurut Purbaya, masalah utama terletak pada respons kebijakan moneter BI yang justru menyerap kembali likuiditas tersebut hanya beberapa pekan setelah disuntikkan. Mulai pekan kedua September 2025, bank sentral mulai menarik dana tersebut secara bertahap—dan proses ini berlanjut hingga bulan-bulan berikutnya.
Akibatnya, pertumbuhan base money yang sempat melonjak cepat justru merosot hingga mendekati nol. “Sampai satu titik, pertumbuhan base money-nya turun ke nol lagi. Itu yang membuat kebijakannya tidak seefektif yang saya rencanakan,” tegasnya.
Langkah BI ini, meski mungkin dimaksudkan untuk menjaga stabilitas inflasi atau nilai tukar, justru menciptakan gesekan antara kebijakan fiskal dan moneter—dua pilar utama penggerak ekonomi nasional.
Keterlambatan Data Juga Perparah Situasi
Selain persoalan koordinasi, Purbaya juga menyoroti adanya data delay—keterlambatan dalam publikasi dan pemantauan data ekonomi—yang turut menghambat respons kebijakan yang cepat dan tepat. Ia menjelaskan bahwa jeda waktu antara pengambilan keputusan dan ketersediaan data aktual menyebabkan kebijakan tidak bisa dievaluasi secara real-time.
“Ada jeda dalam pemantauan internal maupun publikasi data eksternal. Ini membuat kami tidak bisa merespons dengan cepat seperti yang diharapkan,” tambahnya.
Namun, ia menegaskan bahwa situasi tersebut kini telah diperbaiki. “Kami sudah berdiskusi intensif dengan bank sentral. Kami telah menemukan titik tengah yang lebih sinergis untuk menjaga stabilitas pasar ke depan,” ujar Purbaya optimistis.
Tanda-Tanda Pemulihan Mulai Terlihat di Pasar Keuangan
Meski kebijakan likuiditas awalnya kurang optimal, Purbaya menilai kondisi pasar keuangan saat ini sudah jauh lebih stabil. Indikatornya terlihat jelas dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pasar obligasi pemerintah.
Pada masa-masa awal penyaluran likuiditas, IHSG sempat melonjak tajam hingga menyentuh level psikologis 8.000—angka yang sebelumnya dianggap sulit dicapai dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Meski sempat mengalami koreksi, momentum positif tersebut menjadi bukti bahwa aliran dana pemerintah mampu memberikan dorongan jangka pendek.
