Likuiditas Rp200 Triliun Menguap Sebelum Berdampak: Menkeu Purbaya Ungkap Akar Masalah dan Langkah Koreksi

Likuiditas Rp200 Triliun Menguap Sebelum Berdampak: Menkeu Purbaya Ungkap Akar Masalah dan Langkah Koreksi

Purabaya-Instagram-

Di sisi obligasi, imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) juga menunjukkan tren membaik. Setelah sempat naik dari 5,9% ke 6,3% akibat ketidakpastian pasar, kini yield SBN kembali turun ke kisaran 6,0%—mengindikasikan pulihnya kepercayaan investor terhadap instrumen utang negara.

Detail Penempatan Dana: Fokus pada Bank-Bank BUMN
Sebagai catatan, penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun dilakukan langsung ke lima bank pelat merah pada 12 September 2025. Rinciannya: masing-masing Rp55 triliun dialokasikan ke Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI); Rp25 triliun untuk Bank Tabungan Negara (BTN); serta Rp10 triliun untuk Bank Syariah Indonesia (BSI).



Langkah ini dimaksudkan sebagai strategi quantitative easing versi Indonesia—mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit lebih agresif kepada sektor riil, UMKM, dan infrastruktur. Namun, tanpa dukungan kebijakan moneter yang selaras, efek pengganda (multiplier effect) dari kebijakan fiskal tersebut jadi terbatas.

Baca juga: Penjelasan Ending Film Bidadari Surga (2026) Dibintangi Rey Mbayang dan Dinda Hauw, Akankah Lanjut Season 2?

Pelajaran Penting: Sinergi Fiskal-Moneter Tak Bisa Ditawar
Kasus likuiditas Rp200 triliun ini menjadi pengingat penting: efektivitas kebijakan ekonomi tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada koordinasi antarlembaga. Dalam konteks Indonesia, harmonisasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia adalah kunci utama untuk memastikan stimulus fiskal benar-benar mengalir ke perekonomian, bukan hanya berputar di sistem keuangan.


Purbaya menegaskan bahwa pembelajaran dari insiden ini telah mendorong kedua institusi untuk membangun mekanisme komunikasi yang lebih transparan dan responsif. “Sinergi bukan sekadar istilah teknis—ia adalah prasyarat bagi stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah korektif yang telah diambil, pemerintah kini berharap kebijakan fiskal di semester pertama 2026 dapat berjalan lebih lancar—dan kali ini, benar-benar mendorong roda ekonomi hingga ke lapisan terbawah masyarakat.

 

TAG:
Sumber:

l3

Berita Lainnya