Trump Kembali Bikin Pernyataan Kontroversial Usai Ambil Alih Venezuela: AS Harus Kuasai Greenland Sebelum Diambil Rusia atau China
Mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald J. Trump, kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah melontarkan pernyataan kontroversial terkait ambisi geopolitiknya atas wilayah strategis di Arktik—Greenland. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang beredar luas di media sosial dan platform berita global, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat harus segera mengambil alih Greenland sebelum kekuatan rival seperti Rusia atau Tiongkok mendahuluinya.

“Karena jika kami tidak melakukannya, Rusia atau China akan mengambil alih Greenland, dan kami tidak akan memiliki Rusia atau China sebagai tetangga,” tegas Trump dengan nada penuh keyakinan, seolah-olah pulau terbesar di dunia tersebut merupakan bagian dari rencana ekspansi geopolitik AS.

Ambisi Geopolitik di Balik Pernyataan Trump
Pernyataan ini bukan kali pertama Trump menyuarakan minat terhadap Greenland. Pada tahun 2019, saat masih menjabat sebagai presiden, ia sempat mengusulkan pembelian Greenland dari Denmark—negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah otonom tersebut. Usulan itu ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Denmark dan menuai kecaman luas, bahkan disebut sebagai “fantasi geopolitik” oleh sejumlah analis kebijakan luar negeri.

Namun, kini Trump kembali mengangkat isu tersebut dengan nada yang lebih agresif. Ia tidak hanya menawarkan “kesepakatan mudah” untuk mengambil alih Greenland, tetapi juga memberi isyarat bahwa AS siap menggunakan cara lain jika negosiasi gagal.

“Jika kami tidak melakukannya dengan cara yang mudah, kami akan melakukannya dengan cara yang sulit,” ujarnya, tanpa menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan “cara sulit” tersebut.

Mengapa Greenland Begitu Penting?
Greenland bukan sekadar pulau es yang terpencil. Wilayah seluas 2,1 juta kilometer persegi ini menyimpan potensi strategis yang sangat besar, baik dari segi keamanan nasional maupun sumber daya alam. Terletak di antara Samudra Atlantik dan Arktik, Greenland menjadi titik penting dalam rute pelayaran masa depan yang semakin terbuka akibat mencairnya es kutub akibat perubahan iklim.

Selain itu, pulau ini kaya akan mineral langka seperti neodimium, dysprosium, dan logam tanah jarang lainnya yang sangat dibutuhkan dalam industri teknologi tinggi, termasuk baterai kendaraan listrik dan komponen senjata canggih. Tak heran jika Tiongkok dan Rusia juga dikabarkan telah meningkatkan pengaruh ekonomi dan politik mereka di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Bagi AS, keberadaan pangkalan militer Thule di Greenland—yang merupakan bagian dari sistem pertahanan rudal balistik—menjadi aset vital dalam memantau aktivitas militer di kawasan Arktik. Namun, status otonomi Greenland yang semakin meningkat membuat Washington khawatir akan potensi pergeseran aliansi politik di masa depan.

Reaksi Dunia Internasional dan Denmark
Pernyataan Trump langsung memicu reaksi keras dari Kopenhagen. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menegaskan bahwa Greenland adalah bagian integral dari Kerajaan Denmark dan tidak diperjualbelikan. “Greenland bukan properti real estat. Ini adalah rumah bagi 56.000 jiwa yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” katanya dalam konferensi pers darurat.

Sementara itu, pemerintah Greenland sendiri melalui Perdana Menterinya, Múte Bourup Egede, menegaskan bahwa rakyat Greenland tidak tertarik untuk bergabung dengan AS. “Kami menghargai hubungan kami dengan Denmark dan mitra internasional lainnya, tetapi kami adalah bangsa yang berdaulat dan menentukan arah kami sendiri,” ujarnya.

Di sisi lain, para pengamat geopolitik menilai bahwa pernyataan Trump lebih bersifat retoris dan bertujuan untuk memperkuat citranya sebagai tokoh nasionalis garis keras menjelang pemilihan presiden AS 2024—meskipun kini kita berada di awal 2026, narasi ini masih relevan dalam konteks polarisasi politik domestik AS.

Trump dan Narasi “Ancaman Global”
Menariknya, pernyataan Trump soal Greenland muncul bersamaan dengan klaimnya yang menyebut bahwa AS sedang mempertimbangkan “pengambilalihan sementara” atas Venezuela. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk “memastikan transisi berjalan aman dan terkendali” pasca penangkapan Presiden Nicolas Maduro—klaim yang hingga kini belum didukung bukti konkret oleh pihak berwenang mana pun.