Muslim Ayub Anggota DPR dari Partai Nasdem dan Kontroversi Usulan Pemilu 10 Tahun: Viral, Dikritik Netizen, Hartanya Justru Termasuk Paling Rendah di DPR

Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh pernyataan kontroversial seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kali ini, Muslim Ayub, politikus asal Aceh Tenggara yang mewakili daerah pemilihan Aceh I, menjadi sorotan karena usulannya yang memicu gelombang kritik luas: menggelar Pemilu hanya sekali dalam sepuluh tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Muslim Ayub dalam sebuah forum diskusi legislatif yang videonya kemudian diunggah oleh akun X (sebelumnya Twitter) @BangPino__ pada Minggu, 4 Januari 2026. Cuplikan singkat itu langsung menjadi viral dan memicu perdebatan sengit di kalangan warganet, aktivis demokrasi, hingga pengamat politik.

Alasan di Balik Usulan Pemilu 10 Tahun: “Biaya Kampanye Rp20 Miliar, Sulit Balik Modal dalam 5 Tahun”
Dalam video yang beredar, Muslim Ayub menjelaskan bahwa periode lima tahun antar-Pemilu terlalu singkat untuk memulihkan biaya besar yang dikeluarkan selama masa kampanye. Ia bahkan menyebut angka fantastis: Rp20 miliar.

“Saya berharap, apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali ya kan?” ujarnya, sebagaimana dikutip pada Kamis, 8 Januari 2026. “Karena untuk 5 tahun ini, pimpinan, kita ini 2025. 2026 itu sudah dekat. 2027 sudah mulai pemilu lagi.”

Lebih lanjut, anggota DPR RI periode 2024–2029 ini menyatakan bahwa banyak rekan sesama legislator yang kini berada dalam posisi ‘berutang’ akibat biaya kampanye yang membengkak. “Jadi tidak akan mungkin dana ini bisa kita kembalikan dalam lima tahun ini,” tambahnya.

Pernyataan itu kemudian diperkuat dengan klaim bahwa anggaran kampanye minimal yang dikeluarkan oleh anggota DPR mencapai Rp20 miliar ke atas—dan tidak ada yang hanya menghabiskan Rp10 miliar. “Mohon maaf, rata-rata kita bukan sedikit menghabiskan uang… Ini Perludem harus tahu,” tegasnya, merujuk pada Perkumpulan Pemilih untuk Pemilu Demokratis (Perludem).

Publik Geram: Pemilu Bukan Sarana Balik Modal, Tapi Hak Demokrasi Rakyat
Usulan yang disampaikan Muslim Ayub segera memicu reaksi negatif dari berbagai kalangan. Banyak warganet menilai bahwa pernyataan tersebut menunjukkan sikap elit politik yang jauh dari realitas rakyat.

“Pemilu itu bukan ajang balik modal, tapi sarana rakyat memilih wakilnya! Kalau nggak sanggup bayar kampanye, ya mundur aja,” tulis salah satu komentar viral di Instagram.

Aktivis demokrasi juga menyoroti paradigma yang keliru di balik pernyataan tersebut. Bagi mereka, menganggap Pemilu sebagai investasi yang harus ‘balik modal’ justru mencerminkan degradasi nilai demokrasi dan potensi korupsi struktural.

“Kalau anggaran kampanye sampai Rp20 miliar, darimana dananya? Kalau bukan dari rakyat, ya dari kepentingan bisnis. Ini bahaya,” tegas seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia, dalam wawancara singkat via telepon.

Ironi di Balik Kekayaan Muslim Ayub: Termiskin Kedua di DPR RI
Yang membuat polemik ini semakin menarik adalah fakta kontradiktif yang terungkap setelah masyarakat menggali laporan kekayaan Muslim Ayub. Ternyata, jauh dari citra ‘pemilik dana kampanye miliaran’, politikus dari Fraksi PKS ini justru termasuk anggota DPR dengan kekayaan paling rendah.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2025, total kekayaan Muslim Ayub hanya sebesar Rp449,5 juta. Angka ini menempatkannya di peringkat kedua terbawah di antara seluruh anggota DPR RI pada periode tersebut.

Rekan sejawatnya, Zulfikar Arse Sadikin dari Fraksi Golkar, berada di posisi terakhir dengan total harta Rp610,8 juta—artinya, Muslim Ayub bahkan lebih ‘miskin’ daripada koleganya itu.