“Kami memahami formula kenaikan UMP mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi kenyataannya, upah ini jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya,” ujar perwakilan Serikat Buruh Industri Jawa Barat dalam jumpa pers virtual, Selasa (30/12).

Selain itu, banyak pekerja mengeluhkan disparitas antara upah dan harga sewa, transportasi, serta pangan yang terus melonjak. Di kawasan industri, biaya hidup seringkali setara atau bahkan lebih tinggi dibanding kota-kota besar lain, sementara upah tak sebanding.

Baca juga: IU Kembali Tak Tertandingi! Inilah Daftar Lengkap Pemenang APAN Star Awards 2025

Apa Kata Pemerintah Provinsi?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja menyatakan bahwa penetapan UMP 2026 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah.

“Kami tidak bisa serta-merta menetapkan angka di luar formula yang ditetapkan pusat. Namun, kami terus mendorong penguatan upah sektoral dan kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat.

Catatan Akhir: Upah Minimum yang Belum “Minimum”
Fenomena UMP Jawa Barat 2026 menjadi cerminan kompleksnya kebijakan pengupahan di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah berusaha menjaga daya saing investasi dan stabilitas usaha; di sisi lain, kebutuhan hidup layak bagi jutaan pekerja kerah biru terus meningkat.

Selisih “receh” antara Jawa Barat dan Jawa Tengah mungkin terlihat kecil secara angka, tetapi bagi buruh yang mengandalkan upah harian, Rp10 ribu bisa berarti satu porsi makan atau ongkos pulang-pergi kerja. Dalam konteks ini, angka bukan hanya statistik—ia adalah cermin realitas sosial.

Saat Indonesia memasuki tahun 2026, tantangan besar tetap menghadang: bagaimana menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial, terutama bagi mereka yang menjadi tulang punggung industri nasional—para pekerja di garis depan.