Muhammad Yasin: Antara Peran Mediator dan Tanggung Jawab Hukum
Meski mengaku hanya “membantu” Samuel dan tidak berniat melakukan kekerasan, Yasin tetap harus mempertanggungjawabkan perannya secara hukum. Keberadaannya di lokasi, apalagi dengan seragam ormas yang identik dengan kekuatan massa, dianggap sebagai bentuk legitimasi sosial terhadap tindakan paksa tersebut.

Baca juga: Profil Tampang Muhammad Yasin Anggota Ormas Madas yang Kini jadi Tersangka Kasus Pengusiran Paksa Nenek Elina di Surabaya: Umur, Agama dan Akun Instagram

Pengakuan Yasin bahwa ia bertindak secara pribadi mungkin bisa melepaskan MADAS dari tanggung jawab organisasi, namun tidak menghapus tanggung jawab individu atas tindakan yang dilakukan. Apalagi, dalam rekaman video, ia tampak aktif berbicara dan berinteraksi dengan Nenek Elina, bukan sekadar penonton.

Menuju Penyelesaian yang Berkeadilan
Saat ini, proses penyelidikan terus berjalan. Polda Jatim berjanji akan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk Elisa—pihak yang disebut Samuel sebagai penjual rumah—untuk mengklarifikasi status kepemilikan tanah. Sementara itu, Nenek Elina kini mendapat perlindungan dan pendampingan dari lembaga bantuan hukum serta warga sekitar.

Kasus ini menjadi pengingat penting: kepemilikan tanah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak asasi manusia, apalagi menindas kelompok rentan seperti lansia. Di tengah pergolakan sosial dan ketidakpastian hukum agraria, penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi satu-satunya jalan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Hingga kini, Muhammad Yasin dan Samuel masih dalam tahanan, menunggu proses hukum berikutnya. Bagi publik, kasus ini bukan hanya soal siapa pemilik rumah—tapi siapa yang berhak hidup dengan aman, bermartabat, dan tanpa rasa takut di tanah kelahirannya sendiri.