Samuel kini ditahan terkait laporan polisi bernomor LP/B/1546/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR atas dugaan perusakan bangunan. Pihak kepolisian juga tengah mendalami keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan ormas tertentu seperti MADAS, yang sebelumnya dikabarkan ikut membantu dalam aksi pembongkaran paksa pada 6 Agustus 2025.

“Kami tidak akan biarkan praktik semacam ini terus berlangsung. Hak atas tanah harus diselesaikan melalui jalur hukum yang sah, bukan dengan kekerasan atau ancaman,” tegas Kombes Pol. Dicky, Kabid Humas Polda Jatim.

Pelajaran dari Kasus Nenek Elina: Pentingnya Perlindungan Lansia dan Kejelasan Hukum Tanah
Kasus ini bukan hanya soal sengketa properti, melainkan cerminan dari kerentanan masyarakat lemah di tengah arus kapitalisme perkotaan. Nenek Elina, seperti ribuan lansia di Indonesia, menjadi korban dari sistem yang kerap mengabaikan suara mereka.

Pakar hukum agraria dari Universitas Airlangga, Dr. Rina Wijayanti, menekankan pentingnya reformasi administrasi pertanahan di tingkat kelurahan. “Banyak sengketa lahan bermula dari dokumen yang tidak jelas atau dimanipulasi. Masyarakat, terutama lansia, perlu pendampingan hukum dan literasi kepemilikan tanah,” ujarnya.

Sementara itu, warga Surabaya yang tergerak oleh kasus ini mulai menggalang dukungan moral dan bantuan hukum bagi Nenek Elina. Sebuah gerakan solidaritas bernama “Save Nenek Elina” tumbuh di media sosial, menuntut keadilan dan perlindungan hak-hak warga rentan.