BPK Ungkap Rp399 Triliun Subsidi & Kompensasi Energi: Transparansi Pengelolaan Pertamina Jadi Sorotan
uang-Pexels/pixabay-
Mengapa Angka Ini Penting Bagi Rakyat Indonesia?
Bagi sebagian orang, angka ratusan triliun mungkin tampak abstrak. Namun, subsidi dan kompensasi energi langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Harga pertalite yang terjangkau, ketersediaan solar untuk nelayan dan petani, serta gas elpiji 3 kg untuk ibu rumah tangga — semuanya bergantung pada kebijakan fiskal yang transparan dan pengelolaan yang akuntabel.
Ketika dana publik sebesar itu mengalir melalui satu perusahaan seperti Pertamina, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas menjadi kunci utama. Tanpa itu, risiko pemborosan, inefisiensi, bahkan korupsi tidak bisa diabaikan.
Menjaga Keseimbangan: Antara Stabilitas Fiskal dan Daya Beli Masyarakat
BPK dalam laporannya menekankan bahwa pengelolaan subsidi dan kompensasi energi bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal keadilan sosial. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga stabilitas fiskal agar defisit anggaran tetap terkendali. Di sisi lain, daya beli masyarakat harus dilindungi, terutama di tengah gejolak harga energi global.
Baca juga: Apa Itu Single Salary? Terobosan Baru Sistem Gaji PNS yang Diprediksi Resmi Berlaku pada 2026
Karena itu, audit BPK bukan hanya fungsi kontrol, tapi juga fungsi edukasi bagi seluruh pemangku kepentingan — dari pemerintah pusat hingga manajemen BUMN — untuk memastikan setiap rupiah subsidi benar-benar sampai ke yang berhak.
Penutup: Transparansi Sebagai Fondasi Energi yang Berkeadilan
Dengan total alokasi Rp399,38 triliun, sektor energi menjadi salah satu domain terbesar dalam pengeluaran fiskal negara. Dan dengan pertumbuhan kebutuhan energi yang terus meningkat, angka ini kemungkinan besar akan terus membengkak di tahun-tahun mendatang.
Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Temuan BPK kali ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem, bukan hanya di Pertamina, tetapi juga di seluruh ekosistem kebijakan energi nasional.
Sebab, energi yang terjangkau dan berkeadilan hanya mungkin terwujud jika dikelola dengan jujur, cermat, dan penuh tanggung jawab.
