Sulawesi Tenggara Akan Miliki Jembatan Rp6,1 Triliun yang Diklaim Terpanjang di ASEAN: Penantian 15 Tahun Berakhir
Ilustrasi jembatan penghubung antar desa.-(freepik.com/freepik)-
Sulawesi Tenggara Akan Miliki Jembatan Rp6,1 Triliun yang Diklaim Terpanjang di ASEAN: Penantian 15 Tahun Berakhir
Setelah menunggu selama 15 tahun, impian masyarakat Sulawesi Tenggara untuk memiliki jembatan penghubung antarpulau akhirnya menemui titik terang. Pemerintah resmi menyetujui pembangunan Jembatan Muna-Buton, proyek infrastruktur strategis bernilai Rp6,1 triliun yang digadang-gadang akan menjadi jembatan terpanjang di kawasan ASEAN.
Jembatan ini bukan sekadar simbol kemajuan fisik, melainkan juga pintu gerbang bagi transformasi ekonomi di kawasan timur Indonesia. Dengan menghubungkan Desa Baruta di Kabupaten Buton Tengah dan Desa Palabusa di Kota Baubau, Jembatan Muna-Buton akan memangkas waktu tempuh, memperkuat konektivitas, serta membuka akses baru bagi sektor pariwisata, perikanan, dan perdagangan.
Infrastruktur Strategis untuk Kesejahteraan Rakyat
Pembangunan Jembatan Muna-Buton merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) dan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 608 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan infrastruktur. Tujuannya jelas: mendorong pemerataan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, dalam keterangannya menyatakan bahwa jembatan ini akan menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Pulau Muna, Buton Tengah, dan Kota Baubau.
“Buton Tengah yang selama ini terkesan tertutup akan menjadi lebih terbuka. Ini akan meningkatkan volume perdagangan dan membuka potensi daerah secara menyeluruh. Kehidupan masyarakat akan ikut terdongkrak,” ujar Menteri Dody.
Desain Megah dengan Panjang 2.969 Meter
Jembatan Muna-Buton dirancang dengan total panjang 2.969 meter, menjadikannya kandidat kuat sebagai jembatan terpanjang di ASEAN. Rincian komponennya mencakup:
Jalan pendekat Pulau Muna: 1.278 meter
Jembatan pendekat Pulau Muna: 186 meter
Jembatan utama: 765 meter
Jembatan pendekat Pulau Buton: 525 meter
Jalan pendekat Pulau Buton: 215 meter
Jalur khusus sepeda motor: 2 meter di sepanjang jembatan
Di sisi Pulau Muna, jalan pendekat akan menyambung ke ruas jalan Kabupaten Buton Tengah. Sementara di sisi Pulau Buton, akses akan terintegrasi langsung dengan jaringan jalan di Kota Baubau—kota pelabuhan penting di pesisir tenggara Sulawesi.
Perjalanan Panjang Sejak 2010
Gagasan membangun jembatan penghubung Muna dan Buton sebenarnya telah muncul sejak 2010. Namun, proyek ini sempat mandek karena kendala koordinasi antarinstansi dan kompleksitas studi kelayakan.
Baru pada 2025, setelah melalui serangkaian kajian teknis mendalam—termasuk Independent Proof Check (IPC) terhadap hasil simulasi terowongan angin (wind tunnel)—proyek ini memasuki fase finalisasi desain teknis.
“Tahun 2025 adalah tahun penentuan. Semua dokumen perencanaan teknis akan rampung, sehingga pembangunan fisik bisa dimulai pada 2026,” jelas Menteri Dody.
Diperkirakan, pembangunan akan memakan waktu empat tahun, sehingga jembatan ini bisa beroperasi penuh pada 2030.
Dampak Ekonomi dan Sosial yang Luas
Selama ini, masyarakat di Pulau Muna dan Buton Tengah mengandalkan transportasi laut untuk berinteraksi dengan pusat-pusat ekonomi di Baubau. Perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam hitungan menit kini memakan waktu berjam-jam, tergantung cuaca dan ketersediaan kapal.
Dengan kehadiran jembatan ini, aksesibilitas akan meningkat pesat. Sektor pariwisata seperti Pantai Nirwana, Benteng Keraton Buton, dan berbagai destinasi alam di Muna akan lebih mudah dijangkau wisatawan domestik maupun mancanegara.
Di sisi lain, nelayan dan pelaku usaha perikanan akan mendapat akses langsung ke pasar modern di Baubau, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan meningkatkan nilai jual hasil tangkapan.
Belum lagi potensi investasi industri kecil dan menengah (IKM) yang kini bisa berkembang di sepanjang koridor jembatan—menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong kemandirian ekonomi lokal.
