Keringanan Pajak untuk BUMN Disetujui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: Langkah Strategis demi Akselerasi Konsolidasi Korporasi
Keringanan Pajak untuk BUMN Disetujui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: Langkah Strategis demi Akselerasi Konsolidasi Korporasi
Dalam upaya mempercepat transformasi dan konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi menyetujui permohonan insentif perpajakan yang diajukan oleh Badan Pelaksana Investasi (BPI) Danantara. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi perusahaan pelat merah yang tengah menjalankan berbagai aksi korporasi strategis demi meningkatkan efisiensi, daya saing, dan nilai tambah bagi negara.
Namun demikian, Purbaya menegaskan bahwa keringanan pajak tersebut tidak berlaku surut. Artinya, hanya proses aksi korporasi yang dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan—terhitung sejak disetujuinya kebijakan ini—yang akan mendapat manfaat dari insentif fiskal tersebut. Transaksi atau restrukturisasi BUMN yang telah terjadi sebelumnya tetap tunduk pada ketentuan perpajakan yang berlaku selama ini.
“Kalau yang dulu-dulu itu tidak berlaku, tetap dikenakan [seperti biasa]. Sekarang Danantara baru ini, ke depan kita akan lihat—hanya tiga tahun ke depan dikasihnya,” ujar Purbaya kepada awak media usai rapat kerja di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Insentif Fiskal sebagai Stimulus Transformasi BUMN
Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong percepatan restrukturisasi BUMN yang telah menjadi agenda nasional sejak beberapa tahun terakhir. Dengan adanya keringanan pajak, beban biaya transaksi dalam proses merger, akuisisi, spin-off, atau reorganisasi internal BUMN dapat ditekan secara signifikan. Hal ini diharapkan mendorong BUMN untuk lebih agresif dalam melakukan langkah-langkah korporasi guna menciptakan entitas usaha yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing global.
Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menyambut baik keputusan tersebut. Ia menyebut bahwa persetujuan dari Menteri Keuangan merupakan bentuk dukungan konkret terhadap upaya konsolidasi aset dan bisnis BUMN yang sedang berlangsung. Menurutnya, insentif ini bukan semata-mata keringanan finansial, melainkan bagian dari ekosistem kebijakan yang holistik dalam memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi nasional.
Update Terbaru
Ciri Kanker Usus pada Usia Muda yang Sering Disangka Sembelit
Rabu / 18-11-2026, 19:07 WIB
Philips TAB4304 Soundbar dan Speaker Bluetooth Baru Meluncur
Rabu / 18-11-2026, 19:07 WIB
3 Pilihan Sunscreen PDRN dari Wardah, Hanasui, hingga VT Cosmetics
Rabu / 18-11-2026, 19:07 WIB
Solusi Kaki Lecet: Alasan Medis Wajib Upsize Sepatu Lari
Rabu / 18-11-2026, 19:07 WIB
Cara Tepat Merawat Panci Listrik Supaya Komponen Tetap Awet
Rabu / 18-11-2026, 19:01 WIB
Yamaha Safety Riding Day 2026 di Solo Kampanyekan #PILIHSELAMAT
Rabu / 18-11-2026, 19:01 WIB
Alasan riding gear wajib dipakai pengendara motor meski jarak dekat
Rabu / 18-11-2026, 19:01 WIB
Jenis Oli Mesin Terbaik untuk Mobil: Panduan Memilih Sesuai Kebutuhan Kendaraan
Rabu / 18-11-2026, 19:01 WIB
Jadwal Copa del Rey Malam Ini: 6 Laga Dini Hari, Madrid-Barcelona Masih Menunggu
Rabu / 18-11-2026, 18:43 WIB
3 Laga Sepekan, Shin Tae-yong Siapkan Rotasi untuk Persija
Rabu / 18-11-2026, 18:41 WIB
Kurzawa Pensiun di Usia 34, Persib Jadi Babak Terakhir Kariernya
Rabu / 18-11-2026, 18:37 WIB
Lolos Piala Asia U-17 2027, Garuda Muda Diminta Tetap Tancap Gas
Rabu / 18-11-2026, 18:32 WIB
PSS Sleman Belum Punya Pelatih Baru, Demerson Pimpin Lawan Arema
Rabu / 18-11-2026, 18:27 WIB
Moriyasu Pergi, Fondasi Jepang yang Dibangunnya Tetap Berdiri
Rabu / 18-11-2026, 18:24 WIB






