Respons Pemerintah dan Bulog Masih Dinanti
Hingga berita ini diturunkan, Perum Bulog maupun Kemenko PIPK belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan distribusi beras kadaluarsa tersebut. Padahal, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan bencana adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.

Masyarakat pun menuntut investigasi menyeluruh:

Apakah beras tersebut benar-benar melebihi masa simpan?
Siapa yang bertanggung jawab atas distribusi stok lama?
Apakah ada indikasi penyalahgunaan anggaran atau kelalaian sistemik?
Krisis Kepercayaan di Tengah Kebutuhan Kemanusiaan
Insiden ini bukan hanya soal beras, tapi tentang keadilan, tanggung jawab, dan empati. Di saat warga Sumatera berjuang memulihkan kehidupan pasca-bencana, mereka berhak mendapatkan bantuan yang berkualitas, tepat waktu, dan diberikan dengan rasa hormat.

Ketika bantuan justru menimbulkan keraguan, kekecewaan, dan bahkan risiko kesehatan, maka pertanyaan besar pun muncul: Apakah sistem logistik kemanusiaan kita benar-benar siap menghadapi krisis?