Baca juga: Ibadah Natal Gereja Tiberias di GBK: Ribuan Jemaat Hadir, Polri Kerahkan 1.600 Personel untuk Jamin Keamanan dan Kenyamanan

“Kalimantan ini pejabatnya banyak yang belum diobok-obok KPK.”

Antara Rasionalitas dan Potensi Penyalahgunaan Anggaran
Secara teknis, harga tisu toilet memang tidak selangit seperti yang dibayangkan. Tisu berkualitas tinggi untuk perkantoran atau fasilitas publik memang bisa mencapai puluhan ribu per roll. Namun, yang menjadi pertanyaan bukan hanya soal harga, melainkan skala kebutuhan dan transparansi proses pengadaan.

Jika anggaran tersebut memang dialokasikan untuk seluruh instansi pemerintah daerah—termasuk sekolah, puskesmas, kantor kecamatan, hingga fasilitas umum—maka jumlah 24.000 roll mungkin masih bisa dipertimbangkan. Namun, tanpa penjelasan resmi dari pemerintah daerah, publik berhak curiga.

Apalagi, anggaran sebesar Rp261 miliar setara dengan dana untuk membangun puluhan sekolah, puskesmas, atau infrastruktur dasar di daerah terpencil. Di tengah desakan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang masih belum merata, alokasi dana sebanyak itu untuk tisu toilet terasa kontras dan ironis.

Desakan Transparansi dan Audit Mendesak
Publik kini menuntut penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Masyarakat berhak mengetahui rincian lengkap pengadaan tersebut:

Apa spesifikasi tisu yang dibeli?
Untuk instansi mana saja?
Apakah proses tender sudah sesuai dengan aturan?
Mengapa anggaran sebesar itu tidak diprioritaskan untuk sektor yang lebih mendesak?
Lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun didesak untuk segera menelusuri potensi penyimpangan administratif atau korupsi dalam penganggaran ini.