Profil Tampang Nafisah Sosok Istri Mirwan MS Bupati Aceh Selatan yang Pergi Umrah saat Daerahnya Sedang Dilanda Banjir: Umur, Agama dan Akun IG
Kontroversi Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana: Istri Ikut, Warga Terdampak Banjir Menanti Pertolongan

Di tengah tangisan warga yang kehilangan rumah akibat banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Selatan, muncul kontroversi yang mengusik rasa keadilan publik. Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, justru diketahui sedang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci Mekkah bersama istrinya, Nafisah Mirwan. Kehadiran mereka di Arab Saudi pada momen kritis ini memicu gelombang kritik, terutama dari partai politik pengusungnya sendiri, Partai Gerindra.

in1

Insiden ini bukan sekadar soal kepergian pribadi, melainkan menyangkut pertanggungjawaban moral seorang pemimpin daerah ketika rakyatnya sedang dalam kondisi darurat. Apalagi, sebelum berangkat, Mirwan MS diketahui telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam menangani tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya pada 27 November 2025—hanya selang beberapa hari sebelum keberangkatannya ke Mekkah.

Nafisah Mirwan: Istri Bupati yang Jadi Sorotan Publik
Siapa sebenarnya Nafisah Mirwan? Ia bukan sekadar pasangan hidup sang bupati, melainkan juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Aceh Selatan. Melalui akun Instagram resminya, @devinafisahmirwan.official, perempuan ini kerap membagikan aktivitas sosialnya, termasuk kunjungan ke berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Baru-baru ini, unggahan video Nafisah saat menyalurkan bantuan kepada korban banjir sempat viral. Dalam cuplikan tersebut, ia terlihat mengenakan jilbab dan pakaian sederhana, berbaur dengan warga terdampak dan menyerahkan bantuan logistik bersama Ibu Ketua Persit Chandra Kirana Kodim/0107 Aceh Selatan. Dalam keterangan unggahan tersebut tertulis:

“Ibu Ketua TP PKK Kab. Aceh Selatan, Ny. Nafisah Mirwan MS, bersama dengan Ibu Ketua Persit Chandra Kirana Kodim/0107 Aceh Selatan, menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir di sejumlah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan. Turut hadir Plt Sekda Kab. Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, SE., MM, dan sejumlah Kepala SKPK.”

Namun, momen kepedulian itu tiba-tiba dibayangi oleh keputusan kontroversial suaminya untuk pergi umrah di tengah krisis. Publik pun bertanya-tanya: apakah bantuan yang disalurkan tersebut cukup untuk menutupi kepergian sang pemimpin saat rakyatnya membutuhkan kehadiran langsung?

Gerindra: “Sikap yang Sangat Disayangkan”
Partai Gerindra, sebagai pengusung utama Mirwan MS dalam pilkada, akhirnya angkat suara. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, secara tegas menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Bupati Aceh Selatan tersebut.

“Tadi saya dilaporkan mengenai Bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sugiono kepada awak media di Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam, seperti dikutip dari Kompas.com.

Akibat keputusannya, DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan Mirwan MS dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa partai tidak akan mentolerir sikap kepemimpinan yang dinilai tidak empatik terhadap penderitaan rakyat.

Nazar Pribadi atau Kelalaian Publik?
Di tengah sorotan tajam, Mirwan MS akhirnya buka suara. Ia mengklaim bahwa keberangkatannya ke Tanah Suci bukan untuk liburan, melainkan untuk memenuhi nazar pribadi yang telah lama dijanjikan. “Ini adalah komitmen spiritual yang harus saya tepati,” katanya, sebagaimana dilansir dari sumber terdekat.

Namun, penjelasan tersebut tampaknya belum cukup meredakan kekecewaan publik. Banyak warga yang mempertanyakan urgensi nazar pribadi dibandingkan tanggung jawab publik sebagai kepala daerah—terlebih ketika bencana sedang melanda dan koordinasi penanggulangan membutuhkan kehadiran langsung sang pemimpin.

Apalagi, sebelum berangkat, Mirwan MS telah menandatangani surat yang menyatakan ketidaksanggupannya dalam menangani situasi darurat. Hal ini memunculkan spekulasi apakah surat tersebut menjadi celah administratif untuk “melepaskan tanggung jawab” sementara waktu.