“Berarti di situ orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi, tertutup. Infonya, aparat keamanan nggak bisa masuk. Yang jelas, di bandara itu nggak ada Bea Cukai dan Imigrasi,” tegas Edna, mengutip pernyataan Menteri Pertahanan.

Pernyataan tersebut memicu pertanyaan krusial: bagaimana mungkin infrastruktur sebesar bandara bisa beroperasi di kawasan strategis tanpa izin resmi dari pemerintah pusat? Apakah ini merupakan kegagalan koordinasi antarlembaga, atau justru bentuk keterlibatan aktor non-negara yang sengaja menghindari pengawasan negara?

Siapa Edna Caroline Pattisina?
Nama Edna Caroline Pattisina mungkin belum terlalu familiar di telinga publik umum, namun di kalangan akademisi dan pengamat keamanan, ia dikenal sebagai sosok yang vokal dan kritis terhadap isu-isu pertahanan nasional. Ia merupakan salah satu pendiri Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), lembaga kajian yang fokus pada isu strategis keamanan, geopolitik, dan pertahanan.

Selain aktif sebagai peneliti, Edna juga kerap menulis analisis mendalam mengenai dinamika kekuatan global, khususnya dalam konteks persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu karyanya yang terkenal berjudul "Indonesia’s Global Maritime Fulcrum: From Hedging to Underbalancing" menjadi referensi penting dalam diskusi kebijakan luar negeri Indonesia.

Di media sosial, Edna aktif di platform X (dulunya Twitter) dengan akun @ednacp, tempat ia rutin membagikan wawasan dan update terkini mengenai isu pertahanan dan kebijakan luar negeri. Meski jumlah pengikutnya masih terbilang modest—sekitar 1.100 orang—pengaruhnya di kalangan kebijakan dan akademisi cukup signifikan.