“Pengadaan itu ranah Pusdatin, bukan ranah menteri,” tegas Nadiem sebelumnya.

Dodi S. Abdulkadir juga menegaskan hal serupa. Ia menilai bahwa kliennya hanya bertanggung jawab secara kebijakan makro, bukan dalam eksekusi teknis proyek pengadaan, yang menjadi titik temu dugaan penyimpangan anggaran.

Perkembangan Kasus: Berkas Sudah Dilimpahkan ke Jaksa
Perlu diketahui, berkas perkara terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook telah resmi dilimpahkan ke jaksa penuntut umum oleh KPK. Artinya, proses penyidikan telah selesai dan kini memasuki tahap penuntutan di pengadilan. Nadiem Makarim, meski tidak ditetapkan sebagai tersangka, masih disebut dalam dokumen sebagai pihak yang perlu memberikan keterangan lebih lanjut mengenai struktur pengambilan keputusan di kementeriannya.

Baca juga: Nadiem Makarim Ganti Kuasa Hukum di Kasus Chromebook: Hotman Paris Digantikan Dodi S Abdulkadir, Ini Alasannya

Kasus ini sendiri mencuat ke publik setelah ditemukan indikasi mark-up harga dan potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah dalam program distribusi laptop untuk pelajar dan guru yang digulirkan pada masa pandemi.

Publik Menunggu Transparansi Penuh
Bagi masyarakat, kasus Chromebook bukan sekadar urusan hukum, tapi juga soal kepercayaan terhadap program pendidikan nasional. Di tengah berbagai tantangan selama pandemi, program ini awalnya dipuji sebagai langkah progresif untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan. Namun, jika terbukti ada penyimpangan, maka hal itu berpotensi merusak kredibilitas program-program serupa di masa depan.

Kini, semua mata tertuju pada proses persidangan yang akan datang. Apakah strategi baru tim hukum Nadiem akan berhasil melepaskan dirinya dari jerat dugaan korupsi? Atau justru akan terungkap fakta-fakta baru yang mengubah narasi publik?

Yang pasti, mundurnya Hotman Paris bukan akhir dari cerita—melainkan awal dari bab baru yang penuh ketegangan dalam saga hukum ini.