Yang lebih mengkhawatirkan, Ruhwati juga mengungkap bahwa selama ini pihak RSUD kerap terlambat membayar gaji para tenaga medis—meski dana operasional rumah sakit mengalir deras dari APBD. Padahal, tenaga medis adalah garda terdepan dalam pelayanan publik, terutama di daerah terpencil seperti Muna.

Fakta tentang CT Scan senilai miliaran rupiah yang hanya menghuni gudang juga menimbulkan tanda tanya besar. Apakah alat tersebut belum layak pakai karena belum terinstalasi? Ataukah ada dugaan penyalahgunaan anggaran? Hingga kini, pihak rumah sakit belum memberikan penjelasan transparan.

Desakan untuk Audit Independen
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau anggaran kini mendesak agar pemerintah daerah segera membentuk tim audit independen untuk mengevaluasi penggunaan dana di RSUD Baharuddin. Mereka menilai, ancaman terhadap Ruhwati bukan hanya bentuk represi terhadap kebebasan berekspresi, tetapi juga upaya menutup-nutupi potensi maladministrasi.

“Ini bukan soal etika, tapi soal akuntabilitas publik,” ujar salah satu aktivis dari Forum Masyarakat Peduli Kesehatan Sultra. “Jika fasilitas tidak sesuai standar, itu tanggung jawab institusi, bukan kesalahan dokter yang bersuara.”

Antara Loyalty dan Tanggung Jawab Profesional
Di tengah polemik ini, muncul pertanyaan etis yang lebih dalam: Apakah seorang tenaga medis harus diam demi ‘kesetiaan’ pada institusi, meski institusi itu gagal memberikan layanan yang layak kepada masyarakat?

Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia, dokter memiliki kewajiban moral untuk menjunjung tinggi keselamatan pasien di atas segalanya. Jika kondisi rumah sakit membahayakan nyawa pasien, maka menyuarakannya—termasuk lewat media—bisa dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban profesi.