“Kayaknya bener deh ini dok, saudara saya juga ada yang ditawarin jadi dapur MBG tapi persyaratan dll itu tidak sebanding dengan harga,” tulis akun @hanstiene.

“Valid banget, sepupu saya juga ditawarin, dan alhamdulillah menolak keras,” sahut @pradiptaje.g.

“Belum yayasan dok, 1000,” timpal @rerehsajiah58 — mengisyaratkan bahwa ada pihak lain lagi yang ikut “mengambil jatah”.

“Aku juga ditawarin dok. Skemanya kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah aku emang kurang sreg kalau join sama pemerintah,” ungkap @dianerlika.

“Tapi bener kok, kakak ditawarin bikin seporsi itu 8 ribu, buat 3000 porsi per hari. Nanya-nanya ke catering lokal pada gak sanggup,” tambah @asih_puspahati.

Baca juga: Profil Tampang Gitaris Tenar & Psikolog yang Komplain di Restoran Hingga Bawa Pulang 14 Menu Tanpa Bayar, Lengkap dari Umur, Nama, Agama dan Akun IG

Pertanyaan Besar: Di Mana Uang Rakyat Sebenarnya Mengalir?
Fakta-fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar:

Siapa sebenarnya “pihak pusat” yang memberi “info lokasi dapur”?
Apakah ini bentuk percaloan terselubung dalam program pemerintah?
Bagaimana mungkin anggaran yang seharusnya untuk gizi anak-anak bisa “dikorbankan” demi keuntungan pihak ketiga?
Dan yang paling penting: siapa yang bertanggung jawab atas sistem yang timpang ini?
Program MBG seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap generasi penerus. Namun jika praktik seperti ini dibiarkan, maka yang terjadi bukan peningkatan gizi — melainkan peningkatan ketimpangan dan potensi korupsi struktural.

Drg. Mirza: “Ini Bukan Fitnah, Ini Fakta yang Perlu Diusut”
Drg. Mirza menegaskan bahwa informasi yang ia bagikan bukan sekadar rumor atau asumsi. Ia mengaku telah memverifikasi kebenarannya dan bahkan mengalami sendiri tawaran serupa. Ia juga mengajak publik untuk tidak hanya marah, tapi juga mendesak transparansi dan audit menyeluruh terhadap program MBG.

“Bisa coba tanya ke pemilik dapur lain misal ingin perbandingan, dok,” katanya, mengundang kolaborasi investigasi warga.