Andrie Yunus Absen di Sidang Perdana Kasus Penyiraman Air Keras, Hakim Militer Ingatkan Ancaman Pidana
Andrie Yunus Absen di Sidang Perdana Kasus Penyiraman Air Keras, Hakim Militer Ingatkan Ancaman Pidana
Sidang perdana perkara penyiraman air keras yang melibatkan empat anggota TNI digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Rabu, 29 April 2026.
Dalam agenda tersebut, korban Andrie Yunus tidak hadir di ruang sidang, sehingga menjadi perhatian majelis hakim.
Kewajiban Saksi Ditekankan Hakim
Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto menegaskan bahwa setiap saksi yang telah dipanggil secara sah memiliki kewajiban hukum untuk hadir di persidangan.
Ia menyebut, kehadiran saksi merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara dalam proses penegakan hukum.
Dalam penjelasannya, Fredy mengacu pada ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur kewajiban saksi untuk memberikan keterangan di pengadilan.
Hakim Bisa Perintahkan Pemanggilan Paksa
Berdasarkan Pasal 152 KUHAP, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan agar saksi dihadirkan secara paksa apabila tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
- Saksi wajib hadir jika telah dipanggil resmi
- Pengadilan dapat memerintahkan pemanggilan paksa
- Kewajiban memberi kesaksian dilindungi undang-undang
Ketentuan tersebut digunakan untuk memastikan jalannya persidangan tetap berjalan sesuai prosedur hukum.
Ancaman Pidana bagi Penolakan Saksi
Majelis hakim juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum bagi pihak yang menolak hadir sebagai saksi.
Merujuk Pasal 285 KUHAP, seseorang yang mengabaikan panggilan pengadilan dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan maksimal sembilan bulan atau denda kategori II.
“Penolakan terhadap kewajiban tersebut dapat berujung pada sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Fredy di persidangan.
Alasan Ketidakhadiran Andrie Yunus
Di sisi lain, ketidakhadiran Andrie Yunus telah disampaikan sebelumnya. Aktivis HAM itu menyatakan tidak akan mengikuti proses persidangan di peradilan militer.
Ia menilai mekanisme peradilan militer belum mampu memberikan rasa keadilan dalam perkara yang menimpanya.
Update Terbaru
Mod Super Bear Adventure Passgame 13.0.4 Diklaim Buka Semua Skin, Ini Risiko Nyatanya
Kamis / 19-11-2026, 07:05 WIB
Siapa Miawaug? Reggie Prabowo Wongkar, Eks Karyawan IT yang Sukses dari YouTube Gaming
Kamis / 19-11-2026, 07:03 WIB
GTA 6 Membawa Realisme Berkendara Jauh Lebih Ketat di Jalanan
Kamis / 19-11-2026, 07:00 WIB
Belasan Terduga Teroris Jaringan ISIS Diringkus Densus 88
Kamis / 19-11-2026, 07:00 WIB
Malaysia Lakoni Laga Hidup-Mati Lawan India di Kualifikasi Piala Asia U-17
Kamis / 19-11-2026, 07:00 WIB
Kedekatan Prabowo dan Putin saat Jamuan Santap Malam KTT APEC
Kamis / 19-11-2026, 07:00 WIB
What A Boss Wants Episode 5-6 Sub Indo di TVN bukan LK21: Antara Sekretaris Sempurna dan Vokalis Indie
Kamis / 19-11-2026, 07:00 WIB
Melolo Premium Mod Ramai Dicari, Padahal Versi Resminya Saja Sudah Gratis
Kamis / 19-11-2026, 06:59 WIB
Yusril Dorong Usut Dalang Penyadapan dan Ungkap Kasus Makar
Kamis / 19-11-2026, 06:56 WIB
Pencapaian Gemilang Dufan dan Samudra Ancol dalam Pemeringkatan Global
Kamis / 19-11-2026, 06:56 WIB
Megawati Dapat Pesan Khusus dari Pelatih Usai Hillstate Menang
Kamis / 19-11-2026, 06:56 WIB
Penyidik Bareskrim Polri Melaksanakan Gelar Perkara Dugaan Makar Hari Ini
Kamis / 19-11-2026, 06:56 WIB
Peluang Penguatan IHSG Hari Ini di Tengah Potensi Koreksi Pasar
Kamis / 19-11-2026, 06:50 WIB
Sikap Politik PSI Ditegaskan Grace Natalie Usai Kader Mundur
Kamis / 19-11-2026, 06:50 WIB






