Tuntutan Masyarakat: Tangkap dan Hukum!
Ribuan warga Kebumen, mahasiswa, aktivis HAM, dan pegiat anti-korupsi telah menggelar aksi damai di depan kantor DPRD dan Kantor Bupati. Mereka menuntut:

Penangkapan segera terhadap Khanifudin dan seluruh pelaku.
Pemulihan hak atas tanah kepada Sutaja.
Pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh transaksi tanah yang melibatkan anggota DPRD Kebumen dalam 3 tahun terakhir.
Reformasi sistem verifikasi kepemilikan tanah agar tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak berkuasa.
“Jangan biarkan kekuasaan menjadi senjata untuk merampas hak rakyat kecil,” tulis salah satu petisi online yang telah ditandatangani lebih dari 12.000 orang.

Baca juga: Zita Anjani Absen di Seminar Unpad, Okky Madasari: Jabatan Utusan Presiden Pariwisata Harus Dihapus! — Ini Fakta dan Reaksi yang Menggemparkan

Fakta Penting yang Harus Anda Tahu
Khanifudin: Anggota DPRD Kebumen, Fraksi PDIP, usia 64 tahun, lulusan Unsiq Wonosobo.
Sutaja: Warga desa, pensiunan guru, buta huruf, pemilik sah tanah 1.200 m².
Uang yang diterima: Rp240 juta — jumlah yang jauh di bawah nilai pasar tanah (diperkirakan lebih dari Rp2 miliar).
Status hukum: Kasus sedang dalam penyelidikan Polres Kebumen, belum ada penangkapan resmi.
Potensi pasal: Pasal 335 KUHP (Penculikan), Pasal 372 KUHP (Penggelapan), Pasal 378 KUHP (Penipuan), dan Pasal 11 UU No. 5/1960 tentang Pokok Agraria.
Kasus Ini Bukan Hanya Soal Tanah — Tapi Soal Kepercayaan
Kasus Khanifudin bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ini adalah simbol dari keruntuhan kepercayaan publik terhadap institusi politik. Bagaimana mungkin seseorang yang dipilih rakyat untuk melindungi kepentingan mereka justru menjadi predator yang memanfaatkan kelemahan dan ketidaktahuan warga?

Di era digital ini, bukti tidak lagi disembunyikan. Video, rekaman, dan narasi korban bisa menembus tembok kekuasaan. Dan kali ini, rakyat tidak diam.

Sutaja bukan hanya korban. Ia adalah simbol. Simbol dari jutaan warga desa yang hidup dalam ketakutan, tapi masih berani berbicara.