Komdigi Tegaskan Langkah Hukum atas Video Tuduhan terhadap Seskab Teddy Indra Wijaya
Komdigi Tegaskan Langkah Hukum atas Video Tuduhan terhadap Seskab Teddy Indra Wijaya. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan langkah hukum menyusul beredarnya video berisi tuduhan terhadap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, setelah konten yang diunggah Amien Rais di kanal YouTube pribadinya memicu polemik luas di ruang publik.
Konten Dinilai Mengandung Fitnah
Dalam video tersebut, muncul tudingan serius terkait isu di lingkungan Istana, termasuk pernyataan yang menyasar pribadi Teddy Indra Wijaya serta dorongan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan kabinet.
Menurut Meutya, narasi dalam video itu tidak benar dan masuk dalam kategori hoaks serta fitnah yang berpotensi merusak reputasi individu.
“Konten tersebut merupakan hoaks dan fitnah yang mencederai martabat pejabat publik serta berpotensi menyesatkan masyarakat,” kata Meutya dalam keterangan tertulis, Kamis (1/5).
Pemerintah Siapkan Proses Hukum
Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan tidak akan membiarkan penyebaran informasi menyesatkan terus berlangsung di ruang digital.
Langkah hukum akan ditempuh terhadap pihak yang terlibat, baik dalam pembuatan maupun distribusi konten tersebut.
- Pembuat konten dapat dikenai sanksi hukum
- Penyebar ulang juga berpotensi dijerat aturan yang sama
- Distribusi digital menjadi fokus pengawasan pemerintah
Ketentuan hukum yang digunakan merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2024.
Pasal yang disorot antara lain Pasal 27A terkait pencemaran nama baik serta Pasal 28 ayat (2) mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan.
Imbauan Jaga Ruang Digital
Pemerintah menilai kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kualitas informasi di ruang digital, terutama di tengah situasi politik yang dinamis.
Masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta memastikan kebenaran sebelum membagikannya ke publik.
Upaya ini sekaligus diarahkan untuk menjaga kepercayaan terhadap institusi negara agar tidak tergerus oleh informasi yang belum terverifikasi.
Update Terbaru
Peluang Penguatan IHSG Hari Ini di Tengah Potensi Koreksi Pasar
Kamis / 19-11-2026, 06:50 WIB
Sikap Politik PSI Ditegaskan Grace Natalie Usai Kader Mundur
Kamis / 19-11-2026, 06:50 WIB
Wabah Campak di AS Meluas: Lebih dari 5 Ribu Warga Terinfeksi Tahun Ini
Kamis / 19-11-2026, 06:50 WIB
NASA Rencanakan Misi Pesawat Nuklir ke Mars pada Akhir Tahun 2028
Kamis / 19-11-2026, 06:50 WIB
Perintah Pengadilan Abu Dhabi Buat Binance Bekukan Aset Rp118 T
Kamis / 19-11-2026, 06:35 WIB
Suku Bunga BI 6 Persen Picu Tekanan Berat pada Pergerakan IHSG
Kamis / 19-11-2026, 06:35 WIB
Fenomena Penguapan Bintang Mati Ditemukan Peneliti Radboud
Kamis / 19-11-2026, 06:28 WIB
Naik KA Bandara dari Bogor Kini Bisa, Simak Jadwal dan Tarifnya
Kamis / 19-11-2026, 06:28 WIB
Distribusi obat JKN tak sesuai resep disorot BPJS Kesehatan
Kamis / 19-11-2026, 06:28 WIB
Pelemahan Ekspor Tekan Harga CPO Malaysia di Bursa Berjangka
Kamis / 19-11-2026, 06:28 WIB
Kim Jong Un Pantau Putrinya Ski dengan Perlengkapan Mewah Puluhan Juta
Kamis / 19-11-2026, 06:21 WIB
Krisis Gelar Real Madrid dalam Dua Musim Diakui oleh Ruediger
Kamis / 19-11-2026, 06:21 WIB
Pegawai Federal Dilarang WFH Gara-Gara Rilis GTA 6 oleh OPM
Kamis / 19-11-2026, 06:21 WIB
Rumah Tangga CEO Nvidia Disorot Usai Pengakuan Perselingkuhan
Kamis / 19-11-2026, 06:21 WIB






