Siapa Hadi Atmaji? Ketua DPRD Jombang yang Tolak Cabut Tunjangan Rumah Rp37,8 Juta Kini Viral Diprotes Warga Kota Santri
Hadi-Instagram-
Siapa Hadi Atmaji? Ketua DPRD Jombang yang Tolak Cabut Tunjangan Rumah Rp37,8 Juta Kini Viral Diprotes Warga Kota Santri
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, Tolak Cabut Tunjangan Rumah Rp37,8 Juta: Lebih Efisien Daripada Bangun Rumah Dinas!
Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, menolak tegas usulan pencabutan tunjangan rumah senilai Rp37,8 juta per bulan yang tengah menjadi sorotan publik. Pernyataan ini disampaikannya sebagai respons terhadap gelombang desakan dari masyarakat dan organisasi sipil yang menilai tunjangan tersebut terlalu besar dan membebani anggaran daerah.
“Saya paham kekhawatiran masyarakat. Tapi mari kita lihat data dan logika kebijakan secara objektif,” ujar Hadi Atmaji dalam konferensi pers di Ruang Sidang Utama DPRD Jombang, Kamis (11/9/2025). “Jika negara harus menyediakan rumah dinas untuk pimpinan DPRD, biayanya jauh lebih besar—bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga pemeliharaan, listrik, air, keamanan, dan perawatan rutin. Tunjangan rumah ini justru solusi efisien.”
Tunjangan Rumah: Hak Konstitusional atau Beban Anggaran?
Tunjangan rumah yang diterima Ketua DPRD Jombang sebesar Rp37.945.000 per bulan, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 66 Tahun 2024, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Angka ini naik signifikan dari sebelumnya Rp29 juta. Untuk Wakil Ketua DPRD, tunjangan naik dari Rp21 juta menjadi Rp26,6 juta, sementara anggota DPRD mengalami kenaikan tipis dari Rp18,8 juta menjadi Rp18,86 juta.
Hadi menegaskan, tunjangan ini bukanlah “bonus” atau “kemewahan”, melainkan hak resmi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 12 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Menurutnya, aturan ini dibuat agar para pejabat publik dapat fokus menjalankan tugas tanpa harus khawatir soal tempat tinggal.
“Kalau kita ingin menghemat anggaran, jangan hanya fokus pada tunjangan rumah. Coba lihat belanja operasional lain yang tidak transparan, atau kunjungan kerja ke luar daerah yang sering berlebihan. Itu jauh lebih boros,” tandasnya.
Formappi & Warga Desak Evaluasi, DPRD Tetap Pertahankan
Organisasi Forum Masyarakat Peduli Anggaran (Formappi) Jombang sempat menggelar aksi damai di depan kantor DPRD, mendesak agar semua tunjangan “tidak wajar” dicabut, termasuk tunjangan komunikasi dan kehormatan yang juga masih bertahan di atas Rp10 juta per bulan bagi sebagian anggota.
Namun, Hadi menanggapi dengan tenang. “Kami terbuka terhadap evaluasi. Tapi evaluasi harus berbasis data, bukan emosi. Kami tidak menolak reformasi. Tapi kami juga tidak mau kebijakan yang dibuat sembarangan karena tekanan media sosial.”
Ia menambahkan, DPRD Jombang saat ini sedang menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait rencana moratorium tunjangan dan penghematan anggaran. “Jika nanti ada keputusan nasional yang mengharuskan pencabutan, kami akan patuh. Tapi sampai saat itu, kami tetap menjalankan aturan yang berlaku.”
Profil Hadi Atmaji: Politisi Sekaligus Pengusaha Sukses
Di balik sikap tegasnya sebagai pimpinan lembaga legislatif, Hadi Atmaji ternyata adalah seorang pengusaha sukses yang telah membangun bisnis sejak awal millennium. Lahir dan besar di Jombang, ia mulai merintis usaha pada tahun 2001 dengan modal nekat dan tekad kuat.
“Saya tidak punya warisan, tidak punya jabatan. Saya cuma punya semangat kerja keras,” kenangnya sambil tersenyum.
Sekarang, Hadi mengelola beberapa usaha strategis, antara lain:
Jasa Cleaning Service untuk perkantoran dan fasilitas umum,
Perdagangan tanah dan properti, termasuk pengembangan ruko dan hunian sederhana,
Konsultan manajemen aset untuk pelaku UMKM lokal.
Usaha-usaha ini kini sudah memiliki tim profesional yang menjalankan operasional harian. “Saya tidak lagi turun langsung setiap hari. Saya sudah punya manajer yang andal. Jadi saya bisa fokus sebagai wakil rakyat tanpa harus meninggalkan tanggung jawab ekonomi,” jelasnya.
Keseimbangan Hidup: Politik, Keluarga, dan Liburan Pantai
Menjadi Ketua DPRD bukan pekerjaan ringan. Ditambah dengan bisnis yang masih aktif, waktu Hadi hampir habis terbagi. Tapi ia menekankan bahwa keluarga tetap menjadi prioritas utama.
Ia menikah dengan Mustainah Hadi pada tahun 1997, seorang aktivis sosial yang juga terlibat dalam gerakan pendidikan perempuan di Jombang. Pasangan ini dikaruniai satu anak, Bismilah Naswah, yang kini sedang menempuh studi di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, jurusan Ilmu Sosial dan Politik.
“Istri saya sangat memahami peran saya. Anak saya juga tumbuh dengan kesadaran bahwa ayahnya bukan orang biasa, tapi juga bukan ‘raja’. Dia tahu kalau ayahnya bekerja untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri,” ungkap Hadi penuh haru.
Meski padat, ia tetap menyisihkan waktu untuk liburan bersama keluarga. “Liburan kami sederhana: pantai. Bali, Pacitan, Karimunjawa, bahkan Pantai Selatan Jawa Timur. Yang penting, kami bisa ngobrol, tertawa, dan benar-benar offline dari dunia politik selama beberapa hari.”
Fakta di Balik Angka: Apakah Tunjangan Ini Terlalu Besar?
Untuk memperdalam diskusi publik, berikut perbandingan tunjangan rumah DPRD Jombang dengan daerah lain:
Jombang
Rp37,945,000/bulan
Naik dari Rp29 juta (2024)
Surabaya
Rp42 juta/bulan
Termasuk listrik, air, internet
Malang
Rp35 juta/bulan
Berdasarkan Perda 2023
Jakarta
Rp55 juta/bulan
Termasuk fasilitas keamanan & transportasi
Bandung
Rp31 juta/bulan
Dibatasi oleh APBD ketat
Angka Jombang memang tinggi, tapi belum sebanding dengan kota metropolitan. Lebih penting lagi, menurut analis keuangan daerah dari Universitas Negeri Jember, tunjangan ini hanya menyedot 0,08% dari total anggaran DPRD Jombang 2025, yang mencapai Rp235 miliar.
“Kalau dibandingkan dengan biaya membangun satu rumah dinas standar nasional yang harganya minimal Rp1,2 miliar—itu sama saja dengan membayar tunjangan selama 3,5 tahun. Dan rumah itu tetap harus dipelihara selamanya,” kata Dr. Rina Wahyu, pakar keuangan publik.
