Pengamat kebijakan publik, Dr. Lutfi Arifin, menilai bahwa tragedi ini menjadi momentum bagi Polri untuk merefleksikan kembali cara bertugas di tengah masyarakat. “Polisi harus hadir sebagai pelindung, bukan ancaman. Setiap pelanggaran, apalagi yang menyangkut nyawa warga, harus ditindak tegas agar tidak terulang,” ujarnya.

Sidang yang Menentukan Nasib
Sidang etik terhadap Bripka Rohmat pada 4 September 2025 diprediksi akan menjadi salah satu sidang paling dinantikan dalam sejarah KKEP. Selain karena viralnya kasus ini, publik menuntut agar keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Apakah Bripka Rohmat akan diberi sanksi ringan, sedang, atau dipecat seperti atasannya, Kompol Kosmas, menjadi pertanyaan besar yang akan dijawab dalam sidang nanti.

Baca juga: Sosok Ana Ibu Kerudung Pink Dinilai Tidak Layak Jadi Ikon Brave Pink Hero Green Usai Kepergok Hina Prabowo Subianto, Ancam Etnis dan Minta Anies Baswedan jadi Presiden

Bagi keluarga Affan Kurniawan, sidang ini bukan sekadar soal hukuman bagi pelaku, tetapi tentang pengakuan bahwa nyawa seorang warga negara yang bekerja keras mencari nafkah juga berharga. “Kami tidak ingin dendam, tapi kami ingin keadilan. Agar tidak ada lagi keluarga yang merasakan sakit seperti kami,” kata sang ayah dengan suara bergetar.

Penutup: Momentum untuk Perubahan
Tragedi tewasnya Affan Kurniawan adalah cermin betapa pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan humanisasi dalam penegakan hukum. Kasus ini mengingatkan bahwa setiap anggota institusi negara harus bertanggung jawab atas setiap tindakan, terutama ketika menyangkut nyawa manusia.

Sidang Bripka Rohmat bukan hanya menentukan nasib seorang polisi, tetapi juga menjadi ujian bagi komitmen Polri terhadap reformasi dan keadilan. Publik menonton. Rakyat menuntut keadilan. Dan sejarah akan mencatat, apakah institusi ini mampu belajar dari kesalahan atau terus terperosok dalam bayang-bayang impunitas